Jagosatu.com - Markas Besar TNI mengambil langkah tegas dengan mencopot jabatan Kepala Badan Intelijen Strategis yang sebelumnya dijabat oleh Letnan Jenderal TNI Yudi Abrimantyo.
Keputusan ini merupakan konsekuensi langsung atas pengusutan kasus kekerasan penyiraman air keras yang menimpa aktivis KontraS bernama Andrie Yunus di Jakarta beberapa waktu lalu.
Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayor Jenderal TNI Aulia Dwi Nasrullah menyampaikan bahwa penyerahan jabatan tersebut adalah wujud pertanggungjawaban institusi atas insiden yang sangat memprihatinkan.
Proses penyerahan jabatan tersebut telah dilaksanakan secara resmi di lingkungan Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur guna memastikan proses hukum internal berjalan sesuai dengan standar operasional.
Awak media yang hadir di lokasi mencoba menggali informasi lebih dalam terkait siapa sosok pengganti posisi strategis tersebut namun pihak otoritas belum memberikan keterangan lanjut.
Mayjen TNI Aulia Dwi Nasrullah tidak merinci lebih jauh mengenai teknis transisi kepemimpinan maupun alasan spesifik di balik penggantian pejabat tinggi di lingkungan intelijen tersebut.
Publik saat ini menyoroti bahwa empat oknum anggota Bais TNI telah resmi ditetapkan sebagai terduga pelaku dalam aksi kekerasan keji terhadap sang aktivis kemanusiaan tersebut.
Keempat oknum aparat yang terlibat antara lain Kapten NDP, Lettu SL, Lettu BHW, serta Serda ES yang kini harus menjalani serangkaian pemeriksaan ketat oleh penyidik.
Tim penyelidik internal TNI terus mendalami motif di balik tindakan penyiraman air keras yang diduga dilakukan oleh keempat anggota intelijen strategis tersebut secara sangat terencana.
Kasus ini menarik perhatian berbagai kalangan termasuk Kompolnas yang kini memastikan akuntabilitas Polda Metro Jaya dalam melakukan pengusutan tuntas terhadap semua pelaku yang terlibat secara langsung.
Anggota DPR RI juga menyatakan bahwa Timwas Intelijen dapat segera mendalami insiden ini untuk menjaga marwah institusi intelijen agar tidak disalahgunakan untuk tindakan yang melanggar hukum.
Kepercayaan publik terhadap institusi militer di Indonesia sangat bergantung pada transparansi penanganan kasus kekerasan yang melibatkan oknum anggota dalam konflik di ranah sipil nasional ini.
Sumber: Antara News