JAKARTA – Ditengah sorotan terhadap tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG), Presiden Prabowo Subianto menunjuk Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Dia menggantikan Nanik Sudaryati Deyang yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Kabar pengunduran diri Nanik beredar kemarin (22/7). Melalui akun Facebook pribadinya, dia menyatakan harus menjalani pengobatan di luar negeri sehingga memilih melepas jabatannya.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Nanik telah berpamitan kepada Presiden Prabowo Subianto. "Beliau ingin fokus terlebih dahulu mengatasi masalah kesehatannya," ujarnya. Prasetyo mengatakan, pekerjaan BGN tidak bisa menunggu. Karena itu, Presiden segera menunjuk Sudaryono sebagai pengganti. "Perintah Bapak Presiden, kami semua diminta melakukan perbaikan menyeluruh di Badan Gizi Nasional," katanya. Sebelum dilantik, Sudaryono menyatakan telah mengikuti pelaksanaan MBG sejak awal. Saat menjabat Wakil Menteri Pertanian, dia ikut mengawal penyediaan bahan pangan untuk mendukung program tersebut. Mulai beras, telur, daging ayam, hingga komoditas lain yang dibutuhkan dapur MBG. "Kalau ditanya soal MBG, saya tahu persis," ujarnya. Meski demikian, Sudaryono enggan banyak berkomentar mengenai berbagai polemik yang membelit program tersebut. "Doakan saya supaya amanah," katanya.
Usai dilantik, Sudaryono menegaskan akan membenahi tata kelola BGN, terutama dari sisi transparansi. "Yang tidak transparan harus dibuat transparan," tegasnya. Selain itu, dia ingin memastikan hasil produksi petani, peternak, dan nelayan lebih banyak terserap melalui MBG. Menurut dia, selama ini masih ada sejumlah komoditas, seperti susu, wortel, dan telur, yang belum terserap secara optimal.
Sudaryono juga mengingatkan masyarakat agar tidak percaya kepada pihak yang mengatasnamakan dirinya untuk menawarkan proyek maupun meminta imbalan. Dia meminta praktik semacam itu segera dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Dia menegaskan tidak akan memberikan perlakuan khusus kepada keluarga, sahabat, maupun rekan dekatnya. Menurut dia, tidak ada anggota keluarga ataupun kerabatnya yang memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dia juga memastikan tidak akan mentoleransi kerja sama yang dilakukan secara tertutup. "Kepada seluruh sahabat, keluarga, dan rekan yang mengenal saya, tidak ada atensi atau prioritas khusus," ujarnya.
Masalah BGN Struktural
Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar menilai pergantian pimpinan BGN tidak otomatis menyelesaikan persoalan. Menurut dia, masalah yang dihadapi BGN sudah bersifat struktural. Tidak cukup diatasi dengan pergantian kepala lembaga. "Pergantian pimpinan BGN sekali lagi membuktikan bahwa institusi ini memang bermasalah sejak awal. Kami sejak awal juga menyampaikan pembentukan BGN sebagai lembaga baru tidak relevan," ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (22/7). Media mengatakan, Koalisi MBG Watch telah mengawal pelaksanaan MBG selama sekitar 600 hari. Selama itu pula, komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sipil dinilai belum berjalan efektif.
Baca Juga: Sabda Bina Umat, Renungan Malam, Rabu, 29 Juli 2026, 1 Yohanes 3:4-10 Habituasi Kasih
Dia menegaskan, pihaknya tidak pernah menolak tujuan program MBG. Namun, tata kelolanya dinilai menyimpan banyak persoalan. "Kami tidak pernah menyangsikan programnya. Tetapi kemudian kepala BGN berasal dari ahli serangga, TNI, dan Polri. Lalu SPPG dijalankan tanpa melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa yang semestinya serta dimiliki entitas yang berkaitan dengan penguasa," katanya. Menurut Media, tidak ada negara lain yang menempatkan aparat keamanan sebagai pengelola utama program makan bergizi. Dia juga menilai skala MBG yang sangat besar akan meningkatkan risiko penyimpangan bila tata kelolanya tidak segera dibenahi.
Karena itu, MBG dinilai lebih tepat dikelola secara terdesentralisasi melalui sekolah dan komunitas agar pengawasan publik lebih efektif. "Selama pemilik SPPG masih memiliki konflik kepentingan dan pelaksanaannya tetap tersentralisasi melalui BGN dan dapur-dapur besar, pergantian kepemimpinan tidak akan banyak berdampak," tegasnya. Senada, Manajer Advokasi dan Kampanye Transparency International Indonesia (TII) Agus Sarwono menilai penunjukan Sudaryono masih menyisakan potensi konflik kepentingan. Apalagi, sebelumnya Sudaryono menjabat Wakil Menteri Pertanian sekaligus Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia. "Konflik kepentingan merupakan pintu masuk praktik koruptif karena keputusan negara rentan dipengaruhi kedekatan politik, jaringan bisnis, dan loyalitas kekuasaan, bukan kepentingan penerima manfaat," ujarnya. Menurut Agus, tantangan terbesar Sudaryono bukan sekadar melanjutkan program MBG, melainkan membangun tata kelola yang transparan, bebas konflik kepentingan, dan mampu mengembalikan kepercayaan publik terhadap BGN. (wan/lyn/oni)
Editor : Pratama KaramoySumber : Koran Jawa Pos