JAGOSATU.COM - Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni, memasuki kantor Bareskrim Mabes Polri pada Senin (4/9). Niat awalnya adalah melaporkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), namun rencana itu berubah setelah Surya Paloh, Ketua Umum Partai NasDem, dan Anies Baswedan, bakal calon presiden, melarangnya.
"Jadi saya ini sebenarnya sudah siap untuk melaporkan, tapi tadi perintah ketua umum untuk tidak boleh melaporkan yang bersangkutan," ungkap Sahroni di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Senin (4/9).
"Kebetulan, tadi Pak Anies juga WhatsApp saya untuk meminta juga yang sama, Pak Anies pengen fokus ke depan ini dalam rangkaian pemenangan dalam strategi pemenangan Capres 2024," lanjut Sahroni.
Sahroni menjelaskan bahwa semestinya ia akan melaporkan pernyataan SBY tentang rencana deklarasi Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai pasangan capres-cawapres pada awal September 2023.
Namun, menurut Sahroni, tidak ada pembicaraan seperti itu dalam pertemuan tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) dengan SBY di Cikeas pada 25 Agustus 2023.
"Omongan itu saya katakan nggak ada. Tapi, Pak SBY meminta deklarasi tanggal 3 September itu benar. Jadi apa yang disampaikan Pak SBY sebenarnya itu adalah bohong belaka," tegas Sahroni.
"Saat pertemuan, tidak ada rencana untuk mendeklarasikan Anies-AHY pada awal September. Jadi, sama sekali tidak ada. Selama dua jam saya di dalam ruangan itu, kami hanya mendengarkan cerita tentang pengalaman Pak SBY selama memulai proses sebagai capres pada tahun 2004. Beliau menceritakan pengalamannya," tambahnya.
Sahroni menegaskan bahwa pernyataan SBY pada Jumat (1/9) tentang kekesalannya adalah tidak benar. Menurut Sahroni, sebagai seorang mantan Presiden, SBY seharusnya menyampaikan secara lengkap isi pembahasan dalam pertemuan pada 25 Agustus 2023.
"Inilah inti dari masalah ini, mengapa saya harus datang ke sini," tutup Sahroni. (jpg)
Editor : Tina Mamangkey