JAKARTA – Ribuan aduan terkait pembayaran tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri 2026 diterima oleh Posko THR Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sejak 14 Maret 2026. Aduan paling banyak terkait THR yang tidak dibayar.
Merujuk pada data per Selasa (17/3) pukul 09.00 WIB, jumlah aduan yang masuk mencapai 1.655 aduan. Ada 1.121 perusahaan yang diadukan. Adapun aduan yang disampaikan oleh para pekerja/buruh meliputi THR tidak dibayar sebanyak 975 aduan, THR tidak sesuai ketentuan 378 aduan, hingga THR terlambat 302 aduan.
Sementara itu, terkait layanan konsultasi, posko menerima sekitar 2.000 konsultasi mengenai THR dan bonus hari raya (BHR) untuk pengemudi dan kurir daring.
"Alhamdulillah, itu sudah direspons dengan baik oleh tim yang siaga di Posko THR dan BHR. Mereka siaga setiap hari, termasuk Sabtu dan Minggu, bahkan saat hari Lebaran mereka tetap siaga di sini," ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam acara pelepasan mudik gratis di halaman kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa (17/3). Ia memastikan seluruh laporan tersebut akan ditindaklanjuti oleh pengawas ketenagakerjaan.
Diakuinya, setiap tahun memang selalu ada perusahaan yang tidak membayarkan THR pekerjanya sesuai aturan. Oleh karena itu, pengawas ketenagakerjaan akan turun untuk melakukan verifikasi terhadap aduan yang ada.
"Kita tindak lanjuti, mereka harus tetap membayar THR pekerjanya. Nanti akan masuk ke dalam dokumen pemeriksaan, mereka juga harus membayar tambahan denda sebesar 5 persen," paparnya.
Selain itu, ia turut menyinggung soal BHR bagi para pengemudi dan kurir daring. Menurutnya, tahun ini pihak aplikasi memiliki komitmen kuat untuk membayarkan BHR kepada mitranya, bahkan dua kali lipat dari tahun lalu dengan target penerima sekitar 1,5 juta orang.
"Ini adalah suatu hal yang kita syukuri. Walaupun secara regulasi belum kita tetapkan, tetapi kepedulian, adanya tali asih, dan perhatian itulah yang ingin kita bangun di negara ini," katanya.
Baca Juga: Empat Pelaku Penyiraman Air Keras Berpencar ke Jakarta Selatan dan Bogor
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan program baru bersama Perhimpunan Ergonomi Indonesia dan 10 kampus di Indonesia. Pada momen mudik Lebaran ini, pihaknya mengadakan pengecekan tingkat kelelahan pengemudi. Pengecekan ini bertujuan memastikan kondisi sopir sebelum berangkat mudik.
"Kementerian Perhubungan fokus pada kondisi bus melalui ramp check, sedangkan Kementerian Ketenagakerjaan peduli terhadap kesiapan pengemudinya," jelasnya.
Menurutnya, program ini telah menunjukkan hasil yang signifikan. Sebelumnya, seorang pengemudi bus di Terminal Pulo Gebang dibatalkan perjalanannya setelah diketahui hanya tidur dua jam pada malam hari. Karena kondisinya dinilai tidak fit, sopir tersebut diminta digantikan oleh rekannya. (mia/ali/jawa pos)
Editor : Pratama Karamoy