PEMERINTAH belum berencana menaikkan atau membatasi distribusi BBM bersubsidi, meski harga minyak dunia mulai merangkak naik. Sebab, kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai masih kuat menahan tekanan tersebut. Pemerintah juga membuka opsi mengefisiensi anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG). Tapi, sampai dengan rencana opsi mengefisiensi anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pemerintah memilih bersikap hati-hati dalam merespons dinamika harga minyak global. Saat ini, harga minyak Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP), berada di kisaran USD 74 per barel, relatif dekat dengan asumsi yang digunakan dalam APBN. "Kita masih bisa plus minus dari asumsi APBN. Tidak perlu buru-buru ambil tindakan," jelasnya.
Menurut Purbaya, kenaikan harga minyak saat ini masih tergolong terbatas, yakni sekitar USD 4 di atas asumsi awal. Karena itu, pemerintah belum melihat urgensi mengubah kebijakan subsidi energi. "Kenapa harus diubah cepat-cepat? Kita sudah hitung semuanya. Ini justru menunjukkan kita lebih hati-hati," ujarnya.
Pemerintah, kata dia, menggunakan pendekatan rata-rata tahunan dalam menghitung harga minyak. Sehingga, lonjakan sesaat tidak otomatis mengubah kebijakan fiskal. "Nanti kalau naik lagi baru kita hitung dampaknya. Tidak otomatis tiba-tiba jadi 100 dolar. Kita lihat rata-ratanya," paparnya.
Dilakukan Internal Pengelola
Purbaya menyatakan, efisiensi anggaran tidak hanya menyasar belanja kementerian/lembaga, tetapi juga mencakup program-program besar pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Efisiensi MBG dilakukan internal oleh pengelola, bukan melalui pemotongan langsung dari Kemenkeu. "MBG juga diefisiensi. Sabtudiliburkan kalau nggak salah. Ada pengurangan Rp 40 triliun," ungkapnya.
Potensi efisiensi Rp 40 triliun dari MBG, lanjut Purbaya, berada di luar target penghematan belanja pemerintah sebesar Rp 80 triliun. Namun, keputusan final terkait efisiensi MBG masih menunggu pembahasan dan persetujuan Presiden. "Sepertinya akan dilaporkan dulu ke Presiden. Tapi ruang untuk itu (efisiensi, red) ada," imbuhnya.
Baca Juga: Kemendagri Minta WFH di Jatim Tunggu Keputusan Presiden
Picu Inflasi Pangan
Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menjelaskan, MBG memicu inflasi pangan di sejumlah daerah. Lantaran, program itu membuka ladang perebutan bahan pangan antara rumah tangga dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Untuk menjaga margin keuntungan, dapur MBG itu cenderung membeli bahan baku langsung dari produsen maupun distributor dalam jumlah besar. "Di daerah dengan intensitas dapur MBG tinggi, terjadi kenaikan harga yang cukup anomali pada komoditas pangan," katanya.
Menurut Bhima, kondisi itu terjadi di saat daya beli masyarakat kelas menengah masih lemah. Dampaknya, kenaikan harga pangan semakin membebani rumah tangga.
Dia juga mengingatkan potensi tekanan tambahan dari sisi energi. Jika terjadi kenaikan harga minyak global, biaya logistik dan operasional program MBG akan ikut terdongkrak. "Dampaknya bisa ke penurunan porsi makanan yang diterima siswa," ujarnya.
Penurunan porsi makanan, kata Bhima, berisiko membuat efektivitas MBG menurun. Dalam kondisi tersebut, pemerintah dihadapkan pada salah satu opsi yaitu moratorium sementara MBG. "Ini adalah pilihan dari sisi fiskal, tapi implikasinya juga cukup besar kepada sisi moneter," terangnya. (mim/aph)
Editor : Pratama Karamoy