SURABAYA – Wacana penghapusan program studi (prodi) yang dinilai tidak relevan dengan industri mendapat penyikapan beragam. Ada yang mempertanyakan apa definisi tidak relevan, ada yang mengkritik keras, ada pula yang selama ini sudah menjalankan kebijakan senada. Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga (Unair) Syahrur Marta Dwi Susilo menyebut, wacana penghapusan prodi perlu dimaknai secara hati-hati, terutama dalam mendefinisikan istilah relevansi. "Relevansi itu jangan sampai terjebak pada konteks tren keilmuan tertentu," ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (27/4).
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) Badri Munir Sukoco menyebut, prodi di perguruan tinggi ke depannya akan disesuaikan dengan delapan bidang industri strategis nasional, yakni kesehatan, ketahanan pangan, digitalisasi, hilirisasi, pertahanan, material maju dan manufaktur, energi, dan maritim. Karena itu, sejumlah prodi yang dianggap tidak relevan bakal ditutup. "Ada delapan industri strategis yang perlu digagas, perlu ditumbuhkan, kalau bisa tumbuhnya sudah di atas 12-15 persen," kata Badri dalam Simposium Nasional Kependudukan 2026, dikutip dari YouTube Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga kemarin (27/4). Menurut Syahrur, relevansi prodi juga harus dilihat dari kontribusinya terhadap masyarakat secara luas. "Tidak semua relevansi itu terkait industri atau keuntungan finansial," katanya.
Dari Jakarta, Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini mengungkapkan, rencana Kemendiktiristek tersebut sangat bersifat jangka pendek. Tidak salah, tapi cenderung mereduksi makna pendidikan. "Kita berisiko membentuk generasi yang terampil, tetapi tidak reflektif dan mungkin tuna nilai, adaptif tetapi tidak visioner, produktif tetapi tidak kreatif dalam arti yang paling mendasar," paparnya.
Terpisah, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Fauzan menegaskan, pihaknya tidak akan serta merta menghapus prodi. Kebijakan yang tengah dilakukan adalah menata ulang jurusan yang memang sudah oversupply. "Bukan, bukan penghapusan. Itu disampaikan dalam rangka mengidentifikasi. Jadi, prodi-prodi yang kira-kira memang sudah oversupply akan ditata ulang," katanya seusai acara evaluasi program pengentasan kemiskinan Kemenko Pemberdayaan Manusia di Jakarta kemarin. Disinggung soal prodi apa saja yang masuk radar Kemendiktisaintek, Fauzan mengaku, belum ada data final. Sebab, masih memerlukan kajian yang lebih detail.
Sudah Berjalan
Unair dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) termasuk kampus yang sudah menjalankan evaluasi prodi yang peminatnya terus menurun. Di Unair, evaluasi dilakukan rutin dengan mengacu pada relevansi dan jumlah peminat sebagai indikator utama. "Kalau sudah tidak ada yang meminati, itu berarti sudah tidak relevan," ujar Sekretaris Direktur Akademik Unair I Made Narsa kemarin. Saat ini, pihaknya telah memantau sejumlah prodi yang masuk kategori "radar merah". Prodi tersebut tidak langsung dihentikan, melainkan diberi waktu untuk berbenah. "Kita beri waktu dulu beberapa periode, kalau tidak ada perkembangan ya bisa ditutup," jelasnya.
Salah satu prodi yang masuk pemantauan ketat adalah Magister Ekonomi Kesehatan. Selain itu, Magister Manajemen Bencana dan Magister Hukum Pembangunan juga masuk dalam radar evaluasi, meski belum berada pada tingkat paling kritis. Dalam beberapa tahun terakhir, Unair telah menutup banyak prodi, terutama jenjang diploma tiga (D3). Dari sebelumnya belasan, kini hanya tersisa empat prodi D3 dan itu pun tinggal menunggu mahasiswa aktif menyelesaikan studi. Penutupan dilakukan bertahap sejak sekitar 2020 hingga 2025 seiring perubahan kebutuhan pasar kerja. Selain D3, sejumlah prodi sarjana juga telah dihentikan, seperti Ilmu Kedokteran Klinis. Unair menghentikan pula program studi akuntansi di Banyuwangi untuk memusatkan pengelolaan di Surabaya.
Terpisah, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITS Nurul Widiastuti menyampaikan, pihaknya memang belum melakukan pembahasan dengan pimpinan terkait kebijakan penutupan prodi. Tapi, selama ini ITS rutin melakukan pemetaan jurusan dan tingkat keterserapan tenaga kerja. "Pembahasan lebih lanjut menunggu surat keputusan resmi dari Kemendiktisaintek," ucapnya.
Baca Juga: Kemenhaj Minta Masyarakat Waspadai Modus Tawaran Berangkat Haji tanpa Antre
Bentuk Bidang Khusus
Universitas Negeri Surabaya (Unesa) telah membentuk bidang khusus yang menangani pembukaan dan penutupan prodi. Menurut Wakil Rektor I Unesa Martadi, unit tersebut bertugas memetakan tren peminat, mulai dari yang menurun, stabil, hingga meningkat. "Semua prodi kami petakan. Yang trennya turun tidak langsung ditutup, tetapi dianalisis dulu penyebabnya," ujar Martadi. Menurut dia, prodi yang mengalami penurunan diberi waktu hingga dua tahun untuk memperbaiki kondisi. Jika tidak ada perubahan signifikan, kampus akan mengambil langkah tegas. Opsi lain, merger atau bergabung dengan prodi serumpun. Dari hasil pemetaan di Unesa, baik di jenjang S1 dan S2, enam prodi yang cenderung menurun banyak berasal dari bidang kependidikan dan ilmu murni. Beberapa di antaranya seperti Pendidikan PAUD, Pendidikan Sosiologi, Pendidikan Bahasa Jerman, hingga Pendidikan Geografi. (dho/omy/mia/ttg)
Editor : Pratama Karamoy