Jagosatu.com – Sorotan publik kembali tertuju pada besarnya dana reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Berdasarkan berbagai sumber, total dana reses yang dialokasikan untuk tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp 2,4 triliun. Angka fantastis ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana transparansi penggunaannya di lapangan.
Isu ini kembali mengemuka setelah dibahas dalam kanal YouTube Najwa Shihab pada segmen Musyawarah yang tayang pada September 2025. Dalam episode berjudul Ngobrolin Reshuffle Menteri dan Tuntutan 17+8, Najwa berdialog dengan Jovi da Lopez membahas mengenai akuntabilitas dan keterbukaan pendapatan wakil rakyat.
Najwa menyinggung perubahan nominal gaji anggota DPR RI pasca-aksi Tuntutan Rakyat 17+8 yang berlangsung pada Agustus 2025. Berdasarkan data yang ia miliki, gaji anggota DPR kini berkisar Rp 65 juta per bulan, turun dari kisaran seratus juta rupiah sebelumnya.
“Meski mengalami penurunan, angka itu tetap 12 hingga 13 kali lipat dari rata-rata gaji masyarakat,” ujar Najwa. Ia kemudian menanyakan pendapat Jovi mengenai penyesuaian tersebut.
Jovi menilai bahwa isu penurunan gaji bukanlah hal utama, selama anggota dewan menjalankan tugas secara profesional. “Selama mereka bekerja dengan benar — membaca undang-undang, menyusun anggaran, melakukan pengawasan, dan berkoordinasi lintas kementerian saya tidak mempermasalahkan besaran gaji. Yang penting, kinerjanya nyata,” ucapnya.
Namun, Najwa menekankan bahwa isu yang lebih krusial justru terletak pada pengelolaan dana reses. Ia mengungkapkan bahwa Indonesia Corruption Watch (ICW) pernah meminta agar dana reses dibuka secara transparan, namun hingga kini permintaan itu belum dipenuhi.
Berdasarkan informasi yang beredar, total dana reses DPR RI mencapai Rp 2,4 triliun per tahun. Jika dibagi rata kepada 580 anggota DPR, maka masing-masing berpotensi menerima sekitar Rp 2,5 miliar per orang setiap tahun. Dana tersebut disebut langsung dicairkan ke rekening pribadi tanpa laporan pertanggungjawaban publik yang jelas.
“Kita tidak pernah tahu bagaimana dana reses ini digunakan. Saya pribadi tidak mempermasalahkan gaji besar, asal penggunaannya transparan dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Najwa.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa sejumlah anggota DPR mengaku menghadapi tekanan finansial saat menjalankan kegiatan di daerah pemilihan. “Beberapa anggota dewan pernah curhat kepada saya. Mereka mengatakan, dengan gaji yang sekarang, mereka kerap nombok karena harus memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat saat turun ke dapil mulai dari menyewa tempat hingga biaya operasional lainnya,” ungkapnya.
Diskursus mengenai dana reses ini pun menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas keuangan publik, agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif tidak terus tergerus.(ame)
Editor : Amelia Beatrix