JAGOSATU.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumpulkan sebanyak 197 Penjabat (Pj) kepala daerah di berbagai tingkatan, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota, di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (30/10) lalu. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi meminta para Pj kepala daerah untuk menjaga netralitas dalam perhelatan Pemilihan Presiden 2024.
Pengumpulan besar-besaran para Pj kepala daerah ini telah memicu berbagai spekulasi politik dari berbagai pihak. Politikus PDI Perjuangan, Sirra Prayuna, menduga bahwa ada motif politik di balik pertemuan tersebut, terutama dalam konteks Pemilu 2024.
"Melihat situasi politik dalam Pemilu saat ini, kemungkinan seperti itu mungkin saja terjadi. Kekuasaan akan dimanfaatkan untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden," kata Sirra dalam wawancara dengan wartawan.
Sirra mengemukakan bahwa salah satu indikasi dari pertemuan ratusan Pj kepala daerah ini adalah berkaitan dengan ambisi politik dalam Pemilu 2024. Presiden Jokowi telah menegaskan bahwa dia memiliki hak prerogatif untuk menunjuk dan memberhentikan Pj kepala daerah kapan saja.
"Presiden dengan tegas menyampaikan bahasa otoriter. Dia mengatakan bahwa dia memiliki hak untuk mengawasi setiap hari, padahal fungsi koordinasi Pj kepala daerah berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Namun, kali ini Jokowi turun langsung, sehingga dapat diduga ada motif di baliknya," jelas Sirra.
Sirra juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap penggunaan semua alat kekuasaan negara untuk mendukung kemenangan Pemilu 2024. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah pejabat negara yang aktif terlibat dalam mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.
"Fakta lainnya adalah sejumlah pejabat negara di berbagai kementerian terlibat secara langsung dalam Pemilu ini. Kemudian, Kementerian Komunikasi dan Informatika digunakan sebagai alat untuk mengendalikan aliran komunikasi terhadap pihak-pihak yang dianggap berseberangan, dan sejumlah pejabat di kementerian lain ikut serta dalam menggalang dan mengorganisir untuk mendukung salah satu calon," papar Sirra.
Sebagai seseorang yang dekat dengan lingkaran Jokowi selama Pemilu 2014 dan 2019, Sirra Prayuna mengaku kecewa dengan langkah-langkah politik yang diambil oleh Jokowi saat ini. Dia berpendapat bahwa Jokowi telah melenceng jauh dari semangat reformasi yang mendukung pembangunan negara demokratis.
Sirra juga merasa bahwa hadirnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden, dianggap sebagai ambisi Jokowi untuk membangun politik dinasti.
"Saya melihat dan merasakan bahwa Jokowi saat ini, di puncak kekuasaannya, telah melenceng jauh dari semangat reformasi. Dari dugaan permintaan tiga periode, perpanjangan masa jabatan, hingga fakta hari ini, yaitu upaya memasukkan anaknya sebagai calon presiden. Semua ini adalah bagian dari pemikiran Jokowi untuk terus berkuasa dengan membangun politik dinasti," ungkap Sirra. (jpg)
Editor : Tina Mamangkey