jagosatu.com - Krisis politik tengah melanda Korea Selatan setelah oposisi utama mengajukan mosi pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol.
Pertemuan Darurat di Kantor Presiden
Presiden Yoon menggelar pertemuan mendesak dengan Perdana Menteri Han Duck-soo dan para pemimpin Partai Kekuatan Rakyat (PPP), termasuk Han Dong-hoon dan Choo Kyung-ho, di Kantor Presiden pada Rabu.
Diskusi tersebut dilakukan beberapa jam setelah oposisi resmi mengajukan mosi pemakzulan.
Latar Belakang Mosi Pemakzulan
Mosi pemakzulan yang ditandatangani oleh 191 anggota parlemen oposisi ini dipicu oleh pengumuman darurat militer yang dinilai kontroversial.
Meski anggota parlemen dari PPP tidak mendukung mosi tersebut, langkah ini mencerminkan ketegangan politik yang semakin meningkat.
Proses Pemakzulan
-
Pemungutan Suara di Parlemen
Sidang pleno Majelis Nasional akan membahas mosi tersebut pada Kamis (5/12), dengan rencana pemungutan suara dijadwalkan pada Jumat atau Sabtu. -
Mayoritas yang Dibutuhkan
Untuk meloloskan mosi, dibutuhkan mayoritas dua pertiga dari total 300 anggota parlemen, yang berarti oposisi memerlukan dukungan delapan suara dari anggota PPP. -
Tahap di Mahkamah Konstitusi
Jika mosi disetujui, Mahkamah Konstitusi akan menentukan apakah pemberhentian Presiden Yoon dapat dibenarkan. -
Penangguhan Kekuasaan Presiden
Selama proses hukum berlangsung, Perdana Menteri Han Duck-soo akan menjalankan tanggung jawab kepresidenan.
Dinamika Politik di PPP
Walaupun beberapa anggota PPP sebelumnya menentang keputusan darurat militer, masih belum jelas apakah mereka akan mendukung oposisi dalam mosi ini.
Posisi ini menjadi kunci bagi keberhasilan pemakzulan.
Situasi Politik yang Genting
Langkah pemakzulan ini memperlihatkan polarisasi politik di Korea Selatan.
Partai Demokrat, sebagai oposisi utama, bersama lima partai kecil lainnya, berupaya keras untuk menekan pemerintah.
Di sisi lain, PPP menunjukkan sikap solid untuk mempertahankan posisi presiden.
