Jagosatu.com – Presiden Amerika Serikat Donald Trump baru saja mengumumkan rencana besar yang bikin geger soal kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Trump menandatangani tiga perintah presiden yang disebut "AI Action Plan" untuk mempercepat pengembangan teknologi AI di seluruh sektor.
Kebijakan ini bertujuan menjadikan Amerika sebagai pemimpin utama dalam teknologi AI global, tanpa perlu menunggu terlalu banyak regulasi.
AI sendiri adalah teknologi yang meniru cara berpikir manusia menggunakan data dan algoritma komputer yang sangat canggih.
Baca Juga: Google Umumkan CryoQubit, Lompatan Baru Komputasi Kuantum Dunia
Rencana Trump ini mencakup lebih dari 90 langkah pemerintah federal untuk mendukung penelitian, pengembangan, dan penerapan AI.
Menurut Barron's – rencana ini bisa mengalirkan miliaran dolar ke perusahaan-perusahaan teknologi yang fokus pada AI.
Trump juga ingin memperluas ekspor teknologi AI Amerika ke berbagai negara lain dengan lebih bebas.
Salah satu bagian kontroversial dari kebijakan ini adalah pemangkasan aturan lingkungan dan pengawasan terhadap perusahaan teknologi.
Menurut The Guardian – banyak aktivis lingkungan di AS menolak rencana ini karena bisa membahayakan ekosistem demi percepatan industri AI.
Selain itu, kelompok privasi digital juga khawatir AI digunakan tanpa cukup perlindungan terhadap data pribadi warga.
AI bukan hanya soal robot, tapi juga menyangkut sistem otomatis yang digunakan dalam perbankan, kesehatan, militer, bahkan aplikasi media sosial.
Trump mengatakan, "Amerika harus berada di garis depan AI sebelum negara lain menyalip," dalam pidato resminya.
Pemerintah AS juga membentuk Dewan Nasional AI untuk memantau dan memberi masukan soal implementasi AI di seluruh negeri.
Namun, organisasi hak sipil mengatakan bahwa rencana ini terlalu terburu-buru dan bisa merugikan warga biasa dalam jangka panjang.
AI saat ini sudah banyak digunakan untuk membantu dokter mendiagnosa penyakit lebih cepat dan akurat.
Tapi jika AI berkembang tanpa pengawasan, bisa muncul diskriminasi otomatis atau keputusan yang tidak adil dalam sistem publik.
Misalnya, sistem AI dalam rekrutmen kerja bisa saja menolak pelamar hanya karena data yang salah atau bias algoritma.
Dilansir dari The Verge – pemerintah ingin teknologi AI masuk dalam sistem pendidikan, pertahanan, dan bahkan transportasi massal.
AI diharapkan bisa mempercepat semua proses, tapi banyak ahli menilai masih dibutuhkan pengujian dan pelatihan lebih lanjut.
Banyak universitas dan laboratorium riset di AS yang mendukung rencana ini karena membuka peluang besar untuk inovasi.
Namun, mereka juga mengingatkan bahwa perkembangan AI sebaiknya disertai dengan etika dan tanggung jawab sosial yang jelas.
Rencana "AI Action Plan" ini mungkin akan mengubah cara dunia bekerja, tapi tidak sedikit yang khawatir tentang dampak jangka panjangnya.
(J)
Editor : ALengkong