JagoSatu.com - Kampanye "Stop Killing Games" baru saja membawa misi penyelamatan mereka ke pusat kekuasaan Parlemen Uni Eropa. Para aktivis berjuang menghentikan kebiasaan penerbit yang mematikan server game. Mematikan server dianggap sebagai pemusnahan karya secara digital.
Pertemuan dengan Komisi Eropa dilaporkan berjalan cukup baik meski dukungan masih terbagi dua. Sebagian pejabat mendukung, sementara sisanya meragukan posisi hukum kampanye ini. Birokrasi memang menjadi bos terakhir dengan darah yang tebalnya minta ampun.
Dilansir oleh Rock Paper Shotgun, kampanye ini berhasil meraih dukungan dari berbagai spektrum politik. Mereka menekankan bahwa gerakan ini murni demi hak konsumen, bukan kepentingan politik praktis. Sangat jarang melihat para politisi bisa kompak seperti ini.
Demi memaksakan pertemuan penting antar lembaga, tokoh seperti Piotr Müller dan Tiemo Wölken ikut turun tangan. Menyatukan seluruh Uni Eropa dalam satu meja diskusi memang terdengar seperti sebuah mimpi buruk logistik bagi siapa pun.
Anggota parlemen Markéta Gregorová juga meminta para penggemar untuk terus nge-spam email ke wakil rakyat mereka. Menurutnya, tekanan publik lewat email terbukti efektif mengubah kebijakan besar pada tahun 2021 lalu, jadi jangan berhenti menekan tombol kirim.
Dikutip dari Rock Paper Shotgun, mereka akan memanfaatkan Undang-Undang Keadilan Digital yang sudah ada. Menggunakan amandemen pada aturan yang sudah tersedia adalah jalur pintas cerdas daripada harus membuat undang-undang baru dari nol.
Masalahnya, Komisi Eropa terlihat kurang tertarik membantu untuk saat ini. Padahal, tidak ada yang lebih memotivasi seorang politisi selain melihat ribuan gamer yang marah memenuhi kotak masuk pesan mereka setiap harinya.
Tujuannya jelas: menghentikan perusahaan mematikan game hanya karena malas mengurus server. Ketika kalian membeli sebuah game, kalian seharusnya memilikinya secara utuh, bukan cuma menyewa sampai petinggi perusahaan berubah pikiran dan mematikannya.
Demi menjaga momentum, Stop Killing Games bakal mendirikan LSM khusus di Eropa dan AS. Dilansir oleh Rock Paper Shotgun, organisasi ini akan fokus melobi pembuat hukum. Ini benar-benar sebuah "ultimate level-up" dari kampanye viral biasa.
Mereka ingin memastikan game diperlakukan sebagai warisan budaya digital yang berharga. Game seharusnya tidak dianggap sebagai layanan sekali pakai yang bisa dibuang begitu saja. Melestarikan game adalah tanggung jawab besar bagi ekosistem media masa depan.
Meski menghadapi lawan yang tangguh, kelompok ini tetap optimis dengan peran parlemen. Ini adalah kisah klasik David melawan Goliath. Bedanya, kali ini David punya koneksi internet ngebut untuk menggalang dukungan dari seluruh dunia.
Dikutip dari Rock Paper Shotgun, suara individu sangat penting untuk membujuk pejabat yang kurang paham dunia game. Tanpa tekanan publik, para politisi cenderung cuma ikut-ikutan tren kelompoknya alih-alih memperjuangkan hak-hak para gamer.
Belajar dari kasus game The Crew yang dimatikan, urgensi aturan ini semakin mendesak. Komunitas ingin memastikan kegagalan layanan di masa depan tidak menghanguskan uang dan akses yang sudah dibayar oleh para pemainnya.
Kehadiran para tokoh internet di gedung parlemen membuktikan bahwa gerakan ini sangat serius. Melihat sosok YouTuber berada di Parlemen Uni Eropa terasa seperti sebuah "crossover" yang sangat epik dan tidak terduga sebelumnya.
Misi penyelamatan ini adalah pertaruhan besar bagi masa depan kepemilikan aset digital kita semua. Nah, menurut kalian sendiri, apakah kepemilikan game digital saat ini sudah cukup aman atau justru mengkhawatirkan? (tmtiwow)
Editor : Toar Rotulung