JagoSatu.com - Isu nasib game online akhirnya sampai ke Parlemen Inggris! Petisi "Stop Killing Games" yang ditandatangani hampir 190.000 orang resmi dibahas. Ini keren banget, karena hak gamer itu ya hak konsumen juga!
Sikap pemerintah awalnya jelas banget: tidak ada rencana mengubah aturan soal penonaktifan game. Meski kecil kemungkinan pemerintah berubah pikiran, perdebatan ini setidaknya memaksa mereka memberikan penjelasan.
Dilansir oleh Rock Paper Shotgun, Menteri Stephanie Peacock berdalih hukum yang ada sudah cukup. Perusahaan hanya perlu "berkomunikasi lebih baik" soal nasib game mereka. Cuma komunikasi? Itu sih solusi minimalis, bukan jawaban buat game yang mati total.
Para gamer menuntut solusi konkret: publisher wajib merilis patch terakhir untuk mode offline atau memberikan kunci server kepada komunitas. Ini solusi idealnya, agar game yang sudah dibeli tidak hilang begitu saja.
Peacock mengaku paham, tapi menyebutnya sebagai tantangan besar. Menurutnya, aturan semacam itu akan mengubah total cara game dibuat dan dijual. Padahal, developer seharusnya memang merancang game agar tidak sekali pakai buang.
Dikutip dari Rock Paper Shotgun, ia menambahkan bahwa untuk game online, membuat mode offline butuh 'rombak total'. Poin teknis yang valid, tapi tetap terdengar seperti alasan untuk game live service.
Pemerintah juga menyoroti masalah hukum server komunitas: siapa yang bertanggung jawab atas keamanan dan legalitasnya? Masalah ini sebenarnya bisa diatasi dengan perjanjian hukum yang jelas.
Satu-satunya langkah konkret dari pemerintah? Hanya menugaskan lembaga standar untuk membuat panduan bagi perusahaan. Ini langkah lemah, karena panduan bukanlah aturan yang mengikat.
Dilaporkan Rock Paper Shotgun, Anggota Parlemen Tom Gordon menyinggung investasi Arab Saudi di EA. Menurutnya, ini bisa 'mengaburkan tanggung jawab' saat penutupan. Kerumitan perusahaan seharusnya tidak jadi alasan merugikan konsumen.
Mark Sewards dari Partai Buruh memperingatkan, pembiaran seperti sekarang bisa 'menyebar ke area lain'. Betul sekali, hilangnya kepemilikan digital kita adalah ancaman yang lebih besar dari sekadar game.
Sewards menutup dengan tajam: "tanda-tanda peringatan sudah ada, bertindak sekarang akan jauh lebih mudah." Benar banget, menunggu masalah hak konsumen ini meledak lebih besar adalah kebijakan yang buruk.
Dikutip dari Rock Paper Shotgun, pemerintah merasa Undang-Undang Hak Konsumen 2015 sudah cukup. Padahal, aturan itu jelas belum bisa mengejar model game 'live service' yang marak saat ini.
Meski pemerintah menolak mengubah aturan, perdebatan ini tetap jadi kemenangan kecil. Kini ada catatan publik resmi selama satu jam yang membela hak-hak para gamer.
Untuk saat ini, nasib petisi di Inggris mungkin sudah berakhir. Namun, perjuangan ini berlanjut ke level Uni Eropa. Pertarungan untuk kepemilikan digital permanen masih sangat panjang.
Kejadian ini jadi pengingat pahit: saat membeli game berbasis server, kita tidak benar-benar memilikinya, kita hanya menyewa. Nah, menurut kalian, apa seharusnya solusi dari masalah ini? (tmtiwow)
Editor : Toar Rotulung