JAGOSATU.com - Beberapa wilayah di Provinsi NTB menghadapi masalah kekeringan yang semakin meresahkan. Sayangnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) belum memiliki dana yang cukup untuk mendistribusikan pasokan air bersih kepada masyarakat yang terkena dampak. "Kami belum memiliki anggaran untuk air bersih," ungkap Ahmadi, Kepala BPBD NTB.
Upaya penanggulangan bencana kekeringan seharusnya melibatkan berbagai pihak, bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan perusahaan swasta di Provinsi NTB juga diperlukan.
Ahmadi berharap agar selain pemerintah, pihak lain juga peduli dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak kekeringan.
"Jadi jangan pemerintah saja. Mereka juga harusnya peduli," ujarnya.
Hingga bulan Juli lalu, Pemerintah Provinsi NTB telah mengumumkan status siaga darurat bencana kekeringan. Keputusan ini mengikuti langkah yang telah diambil oleh 8 kabupaten/kota lainnya.
Termasuk di antaranya adalah Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, Kota Bima, dan Kabupaten Bima.
Secara keseluruhan, bencana kekeringan telah melanda 9 kabupaten/kota, kecuali Kota Mataram, pada akhir bulan Juli.
Dampaknya telah dirasakan oleh 169.331 kepala keluarga (KK) atau sekitar 591.793 jiwa. Kejadian ini telah terjadi di 339 desa yang tersebar di 70 kecamatan.
Puncak musim kemarau di Provinsi NTB diperkirakan akan terjadi pada Agustus dan September mendatang. Ahmadi menyatakan bahwa pada saat puncak kemarau, kebutuhan akan pasokan air bersih akan semakin meningkat.
Oleh karena itu, kolaborasi dari berbagai pihak diperlukan agar pasokan air bersih dapat terpenuhi.
Meskipun dana untuk distribusi air bersih belum tersedia, Ahmadi mengungkapkan bahwa BPBD telah mengajukan permohonan bantuan dana kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Jumlah dana yang diminta sebesar Rp 13 miliar.
Permohonan dana ini lebih rendah dari angka yang awalnya direncanakan oleh BPBD. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran di BNPB.
Terlebih lagi, banyak daerah lain di Indonesia yang juga menghadapi situasi serupa dan memerlukan anggaran untuk mengatasi bencana kekeringan.
"Kami mengajukan permohonan sebesar Rp 13 miliar. Kami tidak berani meminta terlalu tinggi," ungkap Ahmadi.
Sementara itu, Sekretaris Daerah NTB, Lalu Gita Ariadi, mengemukakan bahwa ada rencana untuk melakukan modifikasi cuaca sebagai bagian dari persiapan menghadapi kemungkinan buruk dari bencana kekeringan yang diperkirakan akan terjadi pertengahan tahun ini.
"Dalam situasi tertentu, ketika kekeringan berlangsung lama, kami akan menyelenggarakan hujan buatan. Kami sedang mempertimbangkan opsi ini, misalnya bekerja sama dengan BRIN atau BRIDA," kata Gita.
Gita menekankan bahwa pemerintah tetap mempertimbangkan skenario terburuk dari potensi bencana kekeringan. Dengan demikian, langkah-langkah antisipasi yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan lebih maksimal.
"Namun kami tetap bekerja berdasarkan data yang saat ini ada," ujar Gita. (Lombok Post)
