Indonesia Kembali Buka Perdagangan Karbon Internasional! Regulasi Baru Siap Bikin Pasar Hijau Lebih Transparan!
Jagosatu.com - Setelah empat tahun tertunda, pemerintah Indonesia akhirnya resmi membuka kembali perdagangan karbon internasional.
Keputusan ini diumumkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada Selasa, 15 Oktober 2025, di Jakarta.
Menurut laporan Reuters, langkah ini menjadi bagian dari strategi Indonesia untuk menarik investasi hijau dan memperkuat komitmen terhadap pengurangan emisi karbon.
Perdagangan karbon adalah sistem jual beli “hak emisi” di mana perusahaan yang berhasil menekan emisi bisa menjual kreditnya kepada pihak lain yang melampaui batas.
Dengan dibukanya kembali perdagangan ini, Indonesia berharap dapat menjadi pusat pasar karbon terbesar di Asia Tenggara.
Menteri KLHK Siti Nurbaya Bakar menjelaskan bahwa aturan baru kini lebih ketat dalam hal transparansi dan pelaporan.
“Semua transaksi karbon harus tercatat dalam Sistem Registri Nasional (SRN) yang kami perbarui,” ujarnya.
Sistem baru ini diklaim mampu mencegah praktik double counting, yaitu pelaporan ganda atas kredit karbon yang sama.
Menurut KLHK, mekanisme baru juga akan memudahkan pengawasan lintas negara dengan kerja sama lembaga sertifikasi internasional.
Selain itu, pemerintah juga membuka peluang bagi perusahaan asing untuk membeli kredit karbon dari proyek-proyek kehutanan dan energi terbarukan di Indonesia.
Proyek seperti Restorasi Ekosistem Riau dan Hutan Lestari Papua disebut siap menjual jutaan ton kredit karbon.
Menurut Reuters Sustainability, nilai pasar karbon Indonesia bisa mencapai US$5 miliar per tahun jika berjalan optimal.
Langkah ini disambut positif oleh pelaku industri energi dan perusahaan multinasional yang ingin memenuhi target nol emisi.
Namun, sejumlah aktivis lingkungan meminta pemerintah memastikan bahwa keuntungan dari perdagangan ini juga dirasakan oleh masyarakat lokal.
Organisasi seperti WALHI menekankan pentingnya memastikan keadilan bagi komunitas adat dan petani yang menjaga hutan.
Pemerintah pun menjanjikan adanya profit sharing hingga 40 persen untuk masyarakat di sekitar area konservasi.
Menurut Bank Dunia, Indonesia adalah salah satu dari lima negara dengan potensi kredit karbon terbesar di dunia.
Dengan kebijakan baru ini, Indonesia ingin menegaskan diri sebagai pemain utama dalam ekonomi hijau global.
Banyak pihak menilai langkah ini juga menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia serius dalam menjalankan agenda transisi energi bersih.
(J)