MOSKOW – Pemerintah Rusia resmi memblokir layanan WhatsApp. Mereka mendorong warga beralih ke MAX, aplikasi pesan yang didukung negara.
Keputusan itu diumumkan Kremlin, Kamis (12/2) waktu setempat. Pemerintah menilai WhatsApp telah melanggar sejumlah ketentuan. Mulai mengabaikan kewajiban membuka kantor perwakilan resmi hingga permintaan konten dan data.
Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov menyampaikan, pemblokiran tersebut merupakan konsekuensi atas sikap induk WhatsApp, Meta Platforms, yang tidak kooperatif. Dia pun secara terbuka merekomendasikan MAX sebagai "messenger nasional" sebagai pengganti platform asing.
”Karena ketidakbersediaan Meta untuk mematuhi hukum Rusia, keputusan itu pun diterapkan,” tegasnya.
Meta membalas dengan nada keras. Mereka menilai, pemblokiran tersebut bukan sekadar soal kepatuhan administratif, melainkan bagian dari upaya sistematis untuk mengarahkan warga ke platform di bawah kendali negara. Meta menyebut Moskow telah ”mengisolasi” lebih dari 100 juta pengguna dari komunikasi pribadi yang aman. Mereka juga memperingatkan bahwa kebijakan itu justru membuat masyarakat kurang terlindungi.
Awal Pembatasan
Ketegangan itu tidak muncul tiba-tiba. Selama enam bulan terakhir, tekanan terhadap Meta meningkat. Otoritas Rusia lebih dulu menetapkan perusahaan tersebut sebagai organisasi ekstremis dan menjatuhkan serangkaian denda kepada WhatsApp. Sebab, mereka menganggap Meta gagal menghapus konten terlarang serta tidak membuka kantor perwakilan lokal.
Sejak Agustus, regulator komunikasi Rusia, Roskomnadzor, membatasi layanan panggilan suara di berbagai aplikasi pesan asing. Desember lalu, lembaga tersebut menegaskan akan mengambil langkah tambahan terhadap WhatsApp yang terus melanggar hukum Rusia.
Sejumlah domain terkait dengan WhatsApp juga telah dicoret dari daftar nasional. Akibatnya, perangkat di dalam negeri tidak bisa lagi menerima alamat IP aplikasi tersebut. Praktis, banyak pengguna yang hanya bisa mengaksesnya melalui jaringan virtual private network (VPN).
Di sisi lain, pemerintah Rusia membantah tudingan bahwa MAX adalah alat propaganda. Mereka menegaskan bahwa aplikasi itu terintegrasi dengan layanan publik untuk memudahkan akses administrasi warga, bukan untuk memata-matai. (din/dri/jawa pos)
