LONDON – Calon Perdana Menteri Inggris Andy Burnham menyiapkan agenda pemerintahan yang berfokus pada pemulihan ekonomi serta pelimpahan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah. Gerak cepat itu dilakukan Burnham setelah pengunduran diri Keir Starmer dari jabatan perdana menteri pada Senin (22/6).
Menurut laporan The Guardian, Burnham telah mulai menyusun arah kebijakannya dan akan menyampaikan serangkaian pidato dalam beberapa pekan mendatang. Dua isu utama yang akan diusung ialah penguatan ekonomi nasional dan devolusi, yakni pemberian kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengambil keputusan.
Tanpa Rival
Pria berusia 56 tahun itu kini menjadi kandidat terkuat untuk memimpin Inggris setelah Starmer mengumumkan akan mundur begitu penggantinya resmi terpilih. "Bahkan, Burnham berpeluang melenggang tanpa menghadapi penantang dalam proses pemilihan pemimpin berikutnya," ungkap The Guardian dalam laporannya kemarin (23/6).
Selain menyusun prioritas kebijakan, Burnham juga mulai mempertimbangkan komposisi kabinet. Salah satu nama yang disebut berpeluang mengisi jabatan penting adalah Ed Miliband. Mantan pemimpin Partai Buruh itu dikabarkan menjadi kandidat menteri keuangan, meski keputusan akhir belum ditetapkan.
Baca Juga: Mendag: Waralaba Kuliner Harus Perkuat Daya Saing dengan Inovasi
Pemerataan Pembangunan
Burnham dikenal sebagai sosok yang mengedepankan pemerataan pembangunan di luar London. Selama sembilan tahun menjabat sebagai Wali Kota Greater Manchester, ia membangun citra sebagai pemimpin yang dekat dengan masyarakat dan kerap memperjuangkan kepentingan daerah.
Popularitasnya meningkat saat pandemi Covid-19 ketika ia berhadapan dengan pemerintahan Perdana Menteri Boris Johnson terkait kebijakan penanganan pandemi di Greater Manchester. Sikap tersebut membuat Burnham dipandang sebagai pemimpin yang berani membela kepentingan daerah.
Meski demikian, Burnham juga memiliki kritik dari lawan politiknya yang menjulukinya "Kapten Plin-Plin" karena dianggap beberapa kali mengubah sikap politik. Namun, para pendukungnya menilai hal itu menunjukkan kemampuannya mendengar aspirasi masyarakat dan menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan publik. (lyn/gas)
