JENEWA–Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut Militer Myanmar bertanggung jawab atas 702 kematian warga sipil selama enam bulan. Itu terjadi saat periode pemilihan pada 2025.
Dilansir dari Strait Times, PBB memantau sejak Agustus 2025 hingga Januari 2026. Saat itu militer Myanmar mengumumkan pemilihan umum akan diadakan. Dari sumber-sumber yang kredibel telah memverifikasi setidaknya 702 kematian warga sipil selama periode tersebut. Dari jumlah tersebut, 224 adalah perempuan dan 153 anak-anak. "57 persen dari total korban meninggal karena serangan dari jet tempur, drone, paramotor, dan gyrocopter," kata Juru Bicara HAM PBB Ravina Shamdasani.
Dia menyebut yang bertanggung jawab atas hal ini adalah militer Myanmar. "Itu tidak berarti bahwa tidak ada korban sipil yang disebabkan oleh kelompok bersenjata lain," ujarnya. Dia meyakinkan bahwa jumlah tersebut berasal dari data yang kredibel.
Perang saudara melanda Myanmar pada tahun 2021 ketika militer melakukan kudeta. Kudeta ini mengakhiri masa damai dan menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi.
Myanmar diperintah langsung oleh militer selama lima tahun setelah kudeta. Lalu tahun lalu, junta mengadakan pemilu yang sangat terbatas. Tentu yang menang adalah sekutunya. Anggota parlemen baru kemudian memilih pemimpin kudeta Min Aung Hlaing sebagai presiden. (lyn/gas)
