MENURUT Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara, gejolak di pasar keuangan menjadi sinyal bahwa persoalan tata kelola Makan Bergizi Gratis belum terselesaikan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kekhawatiran investor terhadap tata kelola program unggulan pemerintah tersebut. Pada perdagangan kemarin (4/6), rupiah menembus level psikologis Rp 18.000 per dolar Amerika Serikat (AS). Namun, menurut Bank Indonesia (BI), pelemahan tersebut dipicu kombinasi faktor eksternal dan kebutuhan valas domestik yang masih tinggi.
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menjelaskan, tekanan terhadap rupiah terutama berasal dari kembali meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah (Timteng). Kondisi tersebut menghambat prospek perdamaian dan mendorong harga minyak dunia tetap tinggi. "Situasi itu meningkatkan risiko inflasi global serta arus dana keluar dari negara emerging," kata Destry di Jakarta kemarin (4/6). Selain faktor global, lanjut Destry, permintaan dolar AS di dalam negeri juga masih cukup besar. Kebutuhan tersebut sejalan dengan periode repatriasi dividen perusahaan serta pembayaran utang luar negeri.
Menghadapi tekanan tersebut, BI memastikan akan terus hadir di pasar untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Intensitas intervensi akan ditingkatkan agar mekanisme pasar tetap berjalan baik dan pergerakan rupiah sesuai dengan fundamental ekonomi nasional.
Masih Terjaga
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, kondisi fiskal dan fundamental ekonomi Indonesia masih terjaga. Menurut Purbaya, pelemahan rupiah memang berdampak terhadap pembayaran utang pemerintah yang berdenominasi dolar AS. Meski kupon obligasi bersifat tetap (fixed), nilai pembayaran dalam rupiah akan meningkat ketika kurs domestik melemah.
Namun, dia menegaskan, posisi kurs saat ini masih berada dalam rentang simulasi yang pernah dihitung pemerintah. Saat penyusunan APBN, asumsi nilai tukar dipatok di kisaran Rp 16.500 per dolar AS. Setelah terjadi berbagai dinamika global, termasuk lonjakan harga energi, pemerintah telah melakukan sejumlah simulasi lanjutan.
Meski enggan menyebutkan batas atas skenario yang digunakan pemerintah, Purbaya menyatakan, nilai fundamental rupiah sesungguhnya berada di level yang lebih kuat dibanding posisi saat ini. "Pemerintah juga melakukan pembelian Surat Berharga Negara di pasar. Nilainya diperkirakan sudah mencapai lebih dari Rp 8 triliun," katanya.
Belum Akan Intervensi
Sementara itu, terkait pelemahan pasar saham yang membuat IHSG terkoreksi sekitar 3-4 persen sejak awal tahun, pemerintah belum berencana melakukan intervensi langsung. Purbaya menilai, pergerakan saham pada akhirnya akan mencerminkan fundamental ekonomi dan kinerja korporasi. "Kalau dari saya sih nggak ada. Yang penting adalah saya jelaskan, bahwa fondasi ekonomi kita bagus dan akan membaik terus. Itu harusnya menjadi landasan ke penilaian harga saham," tambahnya. (mim/ttg)
