JAKARTA – Pengusutan kasus korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN) tidak boleh berhenti hanya pada tataran pimpinan. Sebab, sejumlah pegawai dan pejabat di lembaga yang mengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu diduga ikut terlibat. Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) mengembangkan penyidikan dan menetapkan tersangka baru.
Menurut dia, ada seorang pejabat eselon I yang diduga menguasai sekitar 20 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Ironisnya, pejabat tersebut justru memiliki fungsi pengawasan di internal BGN. Alih-alih mencegah dan memberantas praktik koruptif, dia diduga membiarkan berbagai penyimpangan terjadi karena konflik kepentingan. "Yang bersangkutan tidak menjalankan tugasnya karena memiliki konflik kepentingan. Dia punya sekitar 20 dapur umum," kata Boyamin di Jakarta, Senin (8/6). Menurut dia, terdapat indikasi afiliasi antara sejumlah pimpinan BGN dengan titik-titik SPPG, termasuk dugaan kongkalikong dalam proses pengadaan barang dan jasa. "Menurut saya, pejabat ini semestinya juga ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga pejabat yang sudah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka," ujarnya.
Sebagai langkah lanjutan, MAKI tengah merampungkan laporan yang akan diserahkan kepada Kejagung. Boyamin mengklaim laporan tersebut disertai data dan informasi yang cukup rinci. "Berkas yang kami siapkan memuat identitas pejabat eselon I tersebut, rincian kewenangannya, hingga lokasi sekitar 20 dapur umum yang diduga dikuasainya," tegasnya.
Pelantikan Tiga Pimpinan
BGN akhirnya resmi memiliki pimpinan baru. Presiden Prabowo Subianto kemarin (7/6) melantik Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN serta Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Pada kesempatan yang sama, Prabowo juga melantik Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.
Usai pelantikan, Nanik yang didampingi dua wakilnya menegaskan komitmennya meningkatkan kebermanfaatan program MBG melalui sejumlah langkah efisiensi. "Kami concern pada efisiensi anggaran agar tidak membebani keuangan negara, tetapi tanpa mengurangi target pemenuhan gizi yang diberikan," ujarnya. Nanik menjelaskan, pembagian tugas telah dilakukan. Arumsari akan fokus pada pengelolaan dan pengawasan anggaran, sedangkan Trenggono bertanggung jawab mempercepat pembangunan SPPG di daerah-daerah yang sulit dijangkau. (idr/lyn/oni)
