KARAWANG – Indonesia resmi mencatat sejarah baru di sektor energi. Presiden Prabowo Subianto, Kamis (9/7), meluncurkan program mandatori biodiesel B50 yang menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di dunia yang mewajibkan penggunaan biodiesel dengan campuran 50 persen minyak sawit. Kebijakan tersebut menjadi langkah besar menuju swasembada energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor solar.
Peluncuran program dilakukan di Km 57 Tol Jakarta-Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Prabowo menegaskan, penerapan B50 bukan sekadar pencapaian teknologi, tetapi bukti kemampuan Indonesia mengolah sumber daya alamnya sendiri untuk kepentingan nasional. "Dengan diluncurkannya program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekadar pencapaian teknologi, tetapi bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya. Ini tonggak penting menuju kemandirian energi," ujar Prabowo.
Menurut Presiden, penerapan B50 juga akan memberikan manfaat ekonomi yang besar. Pemerintah memperkirakan program tersebut mampu menghemat devisa hingga Rp 170 triliun atau sekitar USD 10 miliar per tahun. "Bayangkan, sekarang kita bisa menghemat devisa. Uang yang keluar bisa dihemat Rp 170 triliun atau sekitar USD 10 miliar," ujarnya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, implementasi B50 akan memberikan dampak luas bagi perekonomian nasional, terutama melalui pengurangan impor solar, penguatan hilirisasi industri sawit, serta peningkatan kesejahteraan petani. Menurut Bahlil, penghematan devisa meningkat signifikan dibandingkan program sebelumnya. Pada implementasi B40, penghematan devisa mencapai sekitar Rp 133 triliun. Dengan B50, nilainya diperkirakan meningkat menjadi Rp 170 triliun.
Perkuat Pasar CPO Domestik
Selain mengurangi impor energi, kebijakan tersebut juga akan memperkuat pasar domestik minyak sawit ketika permintaan ekspor melemah. "Kalau harga CPO di luar negeri turun atau permintaan melemah, sebagian bisa kita alihkan untuk hilirisasi B50. Dengan begitu harga sawit petani tetap terjaga, industri berkembang, dan negara memperoleh manfaat," ujar Bahlil.
Pemerintah memperkirakan implementasi B50 akan meningkatkan nilai tambah industri kelapa sawit dari Rp 20,92 triliun menjadi Rp 23,49 triliun. Program tersebut juga diproyeksikan meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sekitar 1,8 juta orang pada program B40 menjadi 2,1 juta orang. (bry/lin/dio)
