Rehabilitasi Pertanian Pascabencana Mentan Amran Libatkan Langsung Petani dengan Skema Padat Karya
JAGOSATU.COM - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pendekatan padat karya menjadi strategi utama pemerintah dalam merehabilitasi sektor pertanian pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Skema ini dirancang agar pemulihan lahan pertanian tidak hanya berjalan cepat, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi langsung bagi petani yang terdampak.
Saat menghadiri kegiatan di Lhokseumawe, Aceh, Kamis (15/1/2026), Mentan Amran menjelaskan bahwa seluruh sawah yang mengalami kerusakan akan diperbaiki kembali dengan melibatkan langsung pemilik lahan. Pemerintah pusat menanggung seluruh biaya rehabilitasi, sementara petani bekerja di lahannya sendiri dan memperoleh pendapatan harian.
“Sawah yang rusak itu diperbaiki sendiri oleh pemiliknya, tetapi biayanya ditanggung oleh pemerintah pusat. Benih kami bantu gratis, pengolahan tanah dan perbaikan irigasi juga ditanggung pusat. Ini perintah langsung Bapak Presiden,” tegas Mentan Amran.
Menurutnya, konsep padat karya memastikan seluruh pemilik sawah terlibat aktif dalam proses pemulihan. Dengan bekerja di lahan sendiri, petani tidak hanya mempercepat rehabilitasi pertanian, tetapi juga tetap memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga di tengah situasi pascabencana.
“Pendapatan hariannya cukup untuk kebutuhan harian. Mereka bekerja di sawah sendiri, sementara semua kebutuhan produksi seperti benih, pengolahan tanah, dan irigasi ditanggung pemerintah,” jelasnya.
Di Provinsi Aceh, sekitar 10.000 hektare lahan sawah masuk dalam program rehabilitasi. Kegiatan ini membutuhkan sekitar 200.000 hari orang kerja (HOK) yang dibayar secara harian. Angka tersebut menunjukkan besarnya dampak ekonomi langsung dari program padat karya bagi masyarakat pedesaan.
Untuk percepatan pemulihan, Kementerian Pertanian menargetkan lahan dengan kategori rusak ringan hingga sedang dapat diselesaikan maksimal dalam waktu tiga bulan. Target tersebut berlaku untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Khusus tiga provinsi ini, yang kerusakan ringan dan sedang maksimal tiga bulan sudah selesai,” ujar Mentan Amran.
Selain mengandalkan tenaga petani, pemerintah juga mengombinasikan program padat karya dengan pemanfaatan teknologi pertanian. Traktor disiapkan untuk pengolahan tanah, jaringan irigasi diperbaiki secara intensif, dan lahan yang tertimbun lumpur dalam akan ditangani menggunakan teknologi drone.
“Ini teknologi baru yang kita gunakan agar pemulihan lebih cepat dan efektif,” kata Amran.
Di tengah proses rehabilitasi, Mentan Amran memastikan ketahanan pangan nasional tetap aman. Stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 3,2 juta ton, yang dinilai cukup kuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama tiga hingga enam bulan ke depan.
“Saudaraku, sahabatku yang kena bencana, pangan tidak ada masalah, baik di tiga provinsi ini maupun secara nasional,” tegasnya.
Data Kementerian Pertanian mencatat total lahan pertanian terdampak bencana di tiga provinsi tersebut mencapai sekitar 98 ribu hektare, dengan Aceh menyumbang sekitar 32 ribu hektare. Meski demikian, Mentan Amran optimistis seluruh proses pemulihan dapat berjalan cepat berkat kolaborasi semua pihak.
“Kalau kita kerja ikhlas, kerja bersama, dan kolaborasi, insya Allah semua ini bisa kita selesaikan tanpa kendala berarti,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa pendekatan padat karya dilakukan secara menyeluruh tanpa melibatkan kontraktor besar. Tujuannya agar manfaat ekonomi langsung dirasakan oleh pemilik lahan dan masyarakat sekitar.
“Semua yang punya lahan kita libatkan. Kami tidak ingin kontraktor besar masuk. Ini padat karya supaya petani berpendapatan,” tegas Amran.
Dukungan terhadap langkah pemerintah juga datang dari DPR RI. Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi Soeharto, menyatakan dukungan penuh terhadap upaya rehabilitasi lahan pertanian pascabencana. Komisi IV mendorong percepatan perbaikan sawah, tambak, dan perkebunan, serta menyatakan siap mendukung tambahan anggaran bila diperlukan.
