JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) yang bermasalah, terutama yang mencaplok kawasan hutan. Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja Pemerintah Kabinet Merah Putih kemarin (8/4). Dia juga menegaskan bahwa pemberian subsidi energi tetap memprioritaskan rakyat miskin.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mendapat instruksi langsung untuk menuntaskan audit tersebut dalam waktu singkat. Jika awalnya Bahlil meminta waktu dua pekan, Prabowo memangkasnya menjadi hanya satu minggu. "Kalau tidak jelas (perizinannya), cabut semua itu IUP," tegas Prabowo di hadapan para menteri, kepala lembaga, hingga direksi BUMN.
Baca Juga: RI Kecewa PBB Abaikan Insiden Ketiga UNIFIL
Subsidi Energi
Di tengah gejolak krisis pangan dan energi global akibat konflik berkepanjangan, Prabowo optimistis Indonesia mampu menjaga stabilitas. Salah satu langkah konkretnya adalah memastikan subsidi energi tepat sasaran. Sebanyak 80 persen masyarakat lemah dipastikan tetap menerima subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Untuk BBM bersubsidi, kita akan pertahankan untuk rakyat kecil dan rakyat miskin. Sementara kelompok yang mampu harus membayar sesuai harga pasar," ucap Prabowo.
Presiden menekankan bahwa 12 bulan ke depan menjadi periode krusial untuk menjaga ketahanan energi nasional sebelum RI melompat menuju negara yang lebih kuat.
Selain itu, dia mengungkapkan rencana penurunan biaya haji untuk tahun ini sekitar Rp 2 juta meski harga avtur meningkat. Pemerintah juga menargetkan antrean haji yang sebelumnya mencapai 48 tahun berkurang menjadi sekitar 26 tahun.
