Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Bangkalan Terkendala Lahan, 176 Desa Belum Bangun Gerai

BUPATI Bangkalan Lukman Hakim menyampaikan, pemerintah daerah diarahkan untuk ikut menyukseskan program tersebut. Meski dalam petunjuk teknis (juknis) tidak diatur secara rinci, pemkab tetap mengambil peran dalam percepatan pembangunan. "Terutama memfasilitasi pengadaan lahan. Alhamdulillah, di Bangkalan ada lahan pemkab yang bisa digunakan untuk KDMP," terangnya.

Dia tidak menampik jika sebagian besar lahan milik pemerintah desa kurang strategis. Karena itu, sejumlah pembangunan koperasi memanfaatkan aset milik pemerintah kabupaten. "Mayoritas lahan desa tidak strategis, sehingga sebagian menggunakan lahan pemkab," katanya.

Lukman menegaskan, pembangunan KDMP tidak mengurangi dana desa (DD), melainkan mengalihkan penggunaannya. Anggaran yang sebelumnya untuk infrastruktur kini difokuskan pada penguatan ekonomi desa melalui koperasi. "Anggarannya tidak terpotong, tetapi dialihkan untuk pembangunan koperasi," jelasnya.

Dampak dari pengalihan tersebut, sejumlah proyek infrastruktur desa ikut terdampak. Pemkab pun berencana mengambil alih perbaikan jalan poros desa. "Perbaikan jalan poros desa akan kami tangani untuk mengurangi dampak pengalihan DD," ujarnya.

Baca Juga: Kementerian Pekerjaan Umum Kerahkan 840 Pekerja Untuk Selesaikan Sekolah Rakyat Di Kulon Progo

Saat ini, sebanyak 91 unit KDMP tengah dibangun di Bangkalan. Enam di antaranya sudah siap beroperasi, sementara sisanya, yakni 176 desa, masih terkendala persoalan lahan.

Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Bangkalan Ismet Effendi menuturkan, pemerintah daerah wajib mendukung penuh program tersebut. Meski demikian, dia mengakui adanya penurunan dana desa dibanding tahun sebelumnya.

"DD tahun ini berkurang, tetapi saya belum bisa memastikan apakah itu dampak pengalihan anggaran," ucapnya. Dia menambahkan, pembangunan fisik KDMP tidak melibatkan pemkab secara langsung. Proyek tersebut ditangani oleh PT Agrinas bersama TNI, sementara pemkab berperan dalam sosialisasi dan pembentukan pengurus. "Salah satu kendala utama memang keterbatasan lahan," katanya.

Kepala Desa Lajing Moksin mengakui, pengalihan dana desa berdampak pada pembangunan di tingkat desa, terutama infrastruktur jalan. Namun, pihaknya tetap berkomitmen menyukseskan program pemerintah pusat. "Apa pun kondisinya, kami harus mendukung program ini," ujarnya. Menurut dia, desa yang dipimpinnya memiliki sekitar 8.000 penduduk dengan mayoritas berprofesi sebagai petani. Karena itu, koperasi yang direncanakan akan difokuskan pada sektor pertanian dan kebutuhan pokok. "Kami ingin koperasi ini menyediakan kebutuhan pertanian sekaligus bahan pokok warga," pungkasnya. (za/han/jpg/ali)