Oversupply Telur Tekan Peternak, Mentan Amran: Jangan Sampai Mereka Merugi

JAGOSATU--Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bergerak cepat merespons tekanan harga telur ayam ras di tingkat peternak yang terjadi di berbagai daerah. Dalam audiensi bersama peternak petelur rakyat dari seluruh Indonesia di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Selasa (9/6/2026), Mentan Amran menegaskan pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk melindungi peternak agar tidak terus merugi akibat kelebihan pasokan (oversupply).

Mentan Amran mengapresiasi keberhasilan peternak yang mampu menjaga pasokan telur nasional hingga surplus, bahkan berpeluang ekspor. Namun, menurutnya, kondisi tersebut harus diikuti dengan perlindungan terhadap peternak ketika harga jatuh.

“Kami ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara kita peternak petelur seluruh Indonesia yang hadir menemui kami meminta kebijakan-kebijakan yang bisa memperbaiki harga telur yang turun. Saya apresiasi, saya bangga dengan peternak petelur seluruh Indonesia mampu memenuhi kebutuhan anak bangsa, surplus bahkan ekspor ke negara lain. Di sisi lain kami sudah mengambil beberapa kebijakan langkah-langkah agar kita bisa lindungi mereka, jangan sampai merugi,” kata Mentan Amran.

Salah satu langkah yang ditempuh pemerintah adalah mengawal pelaksanaan Harga Acuan Pembelian (HAP) telur di tingkat peternak sebesar Rp26.500 per kilogram.

“Pertama, HPP kami minta kepada seluruh pengumpul pembeli telur harga HPP-nya adalah Rp26.500 per kilo. Kemudian kami juga sudah memberikan SPHP jagung dari Bulog,” ujarnya.

Mentan Amran juga mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati, untuk meningkatkan penyerapan telur melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Saya menelepon langsung Ibu Kepala BGN dan beliau langsung menyanggupi. Insyaallah jumlahnya, kuantumnya akan ditingkatkan untuk BGN kita seluruh Indonesia,” ungkapnya.

Selain itu, pemerintah akan mengirim surat rekomendasi kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM agar sektor budidaya ayam petelur tidak masuk dalam prioritas investasi baru dari luar, sehingga usaha peternak rakyat tetap terlindungi.

“Kita akan kirim ke BKPM untuk investasi negatif list investasi itu untuk sektor budidaya ayam. Kalau bisa sudah rakyat Indonesia yang sanggup. Kalau ada investor lain, suruh bergerak di sektor lain, apakah di pabrik gula, hilirisasi tambang, tapi jangan mengganggu ekonomi rakyat kecil supaya ini sustain,” ujar Mentan Amran.

Untuk memastikan harga acuan berjalan di lapangan, pemerintah juga akan mengirim surat kepada seluruh peternak dengan tembusan Satgas Pangan agar pelaksanaan harga Rp26.500 per kilogram dapat dikawal bersama.