JAKARTA – Saat kelangkaan LPG 3 kilogram terjadi di berbagai daerah, pemerintah berencana menggulirkan pengembangan kompor listrik sebagai alternatif pengganti. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mengkaji kompor listrik dengan teknologi baru yang diklaim lebih baik dibandingkan program sebelumnya. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah saat ini masih membandingkan keunggulannya dengan teknologi kompor listrik generasi sebelumnya. "Jadi memang semakin ke sini ada teknologi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan teknologi kompor listrik yang lama," katanya di sela Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR belum lama ini.
Persoalannya, untuk merealisasikan program kompor listrik itu jelas butuh waktu tidak sebentar. Padahal, kelangkaan LPG 3 kilogram alias elpiji melon sudah terjadi sekarang dan membutuhkan solusi segera. Di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, misalnya, masyarakat mulai kesulitan mendapatkan LPG melon, baik di pangkalan maupun di tingkat pengecer. Kalaupun ada, harganya melambung tinggi. Mengutip Pontianak Post, di beberapa wilayah, LPG melon mencapai Rp 40.000 hingga Rp 70.000 per tabung. Jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp 18.000. "Kami harus berkeliling mencari tabung gas untuk kebutuhan memasak rumah tangga," kata Sri, warga Kapuas Hulu, kepada Pontianak Post. Titin, warga Kapuas Hulu lainnya, menyebut, kelangkaan tersebut sangat membebani ekonomi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. "Semoga pemerintah daerah dapat bergerak cepat menindak para pedagang eceran maupun pangkalan yang menjual gas elpiji di luar harga ketentuan," harapnya.
Di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), pemerintah setempat, mengutip Lombok Post, membatasi distribusi LPG subsidi hanya sampai tingkat pangkalan resmi. Tidak lagi diperjualbelikan melalui pengecer atau kios. "Tabung gas bersubsidi tidak boleh lagi diperjualbelikan melalui pengecer atau kios karena berpotensi memicu lonjakan harga dan penyimpangan distribusi," kata Wali Kota Bima A. Rahman H. Abidin dalam rapat koordinasi stabilitas pendistribusian LPG 3 kilogram di Aula Maja Labo Dahu Kantor Pemerintah Kota Bima, Senin (15/6) lalu.
Sekretaris Dinas ESDM NTB Niken Arumdati menilai, langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Bima tersebut dapat dipahami sebagai upaya untuk mempermudah pengawasan distribusi LPG subsidi. "Karena memang rantai distribusi resmi dari Pertamina itu hanya sampai di pangkalan," jelasnya, kemarin (16/6).
Sedangkan Pemerintah Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, menggencarkan operasi pasar dan pasar murah untuk mengatasi kelangkaan LPG 3 kilogram. "Kenapa gas sekarang langka dan mahal, karena kuota di Morowali memang kurang. Kedua, Morowali menjadi sasaran kerja sehingga terjadi ledakan penduduk yang membuat kebutuhan gas semakin meningkat," kata Staf Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Morowali Hendra di Morowali, Sabtu (13/6), seperti dikutip dari Antara.
Ketergantungan Impor
Menurut Bahlil, wacana pengembangan kompor listrik kembali mengemuka seiring tingginya ketergantungan Indonesia terhadap LPG impor. Pemerintah mencatat, sekitar 80 persen kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi dari luar negeri sehingga membebani devisa negara dan anggaran subsidi energi. "Devisa kita setiap tahun keluar untuk LPG minimal Rp 120 triliun. Di saat ICP (Indonesia Crude Price, red) seperti sekarang ini, devisa yang keluar untuk membeli LPG sekitar di atas Rp 130 triliun. Subsidinya di atas Rp 80 triliun," kata Bahlil.
Kementerian ESDM menganggarkan Rp 815,56 miliar untuk program pengadaan kompor listrik pada 2027. Anggaran tersebut masuk dalam pagu Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi serta telah tercantum dalam Surat Bersama Pagu Indikatif. "Kompor listrik, ini karena kita mengurangi kebutuhan LPG, kita cari bauran energi lain. Jadi, energi lain kita bukan hanya LPG, ada kompor listrik, CNG, dan lain-lain itu Rp 815,56 miliar," kata Bahlil.
Kementerian ESDM juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 635,24 miliar untuk program motor listrik sebagai bagian dari agenda transisi energi nasional. Meski demikian, pemerintah belum mengungkap secara rinci bentuk teknologi maupun spesifikasi kompor listrik generasi baru yang akan dikembangkan.
Rantai Distribusi
Kelangkaan LPG 3 kilogram terjadi pula di Barru, Palopo, dan Sidrap, Sulawesi Selatan. Juga di Kabupaten Kolaka serta Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Secara regulasi, rantai distribusi resmi Pertamina sebenarnya hanya diakui sampai pada level pangkalan. Di tingkat pangkalan inilah HET sebesar Rp 18 ribu dapat dipantau secara ketat. "Kalau sudah sampai di pengecer, itu yang susah untuk dikendalikan marginnya," terang Niken.Pengawasan berlapis sebetulnya sudah berjalan di tingkat pangkalan, termasuk adanya pembatasan kuota maksimal empat tabung per bulan untuk konsumen kategori rumah tangga. Pertamina juga memiliki kewenangan penuh menjatuhkan sanksi berat jika pangkalan terbukti menjual di atas HET atau menyalahi aturan kuota. Dalam praktiknya, harga yang dibayar masyarakat kerap jauh lebih tinggi dari HET. Di tingkat pengecer di Kota Bima, mengutip Lombok Post, bahkan ditemukan harga antara Rp 25 ribu sampai Rp 45 ribu per tabung. (bry/yun/fik/ttg)
