Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemerintah Indonesia Tindak Tegas Soal Game Berunsur Kekerasan dan Pornografi

A
Penulis: ALengkong❯
ilustrasi
ilustrasi

Jagosatu.com - Pemerintah Indonesia kini mengambil langkah tegas dalam menangani masalah konten berunsur kekerasan dan pornografi dalam game online.


Advertisement

Melalui Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, klasifikasi rating game telah diatur untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif konten tersebut.

Peraturan ini mengharuskan penerbit dan pengembang game untuk meluncurkan produk sesuai dengan klasifikasi kelompok usia yang ditetapkan.

Pembuat aplikasi game di Indonesia diwajibkan mematuhi aturan tersebut, dengan ancaman pemblokiran bagi yang melanggar. Salah satu game yang menjadi sorotan adalah Free Fire (FF), yang akan diblokir jika terbukti melanggar aturan klasifikasi game.

Advertisement

Langkah pemblokiran game didasarkan pada rekomendasi dari lembaga terkait seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Namun, pemerintah juga menekankan bahwa kebijakan akses game juga merupakan tanggung jawab masyarakat, dengan imbauan agar memainkan game sesuai dengan rating dan klasifikasi usia yang telah ditetapkan.

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2024 mengklasifikasikan rating game berdasarkan rentang usia pengguna, mulai dari usia 3 tahun hingga 18 tahun lebih.

Advertisement

Penerbit game diwajibkan mencantumkan hasil klasifikasi game secara jelas pada deskripsi, kemasan, dan iklan. Terdapat poin-poin penting dalam peraturan ini yang menjelaskan klasifikasi game berdasarkan kelompok usia serta larangan konten-konten tertentu.

Penerbit diharuskan melakukan klasifikasi game paling lambat 2 tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Game yang telah diklasifikasikan di luar wilayah Indonesia dan dipasarkan di Indonesia juga diwajibkan mematuhi klasifikasi game Indonesia paling lambat 2 tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Dengan langkah ini, pemerintah berharap dapat melindungi anak-anak dari dampak negatif konten berbahaya dalam game online. (AVL)

Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer