Dunia Meningkatkan Kesiapsiagaan: Indonesia Membutuhkan Mitigasi Berbasis Data

Oleh Drs Agus Santoso Budiharso, B,Sc, M.Sc
Kepala Pusat Kajian Bencana dan Pengembangan Sumber Daya Alam Universitas Prisma, Manado
JAGOSATU.COM - Pemberitaan mengenai 35 negara yang meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi kemungkinan keadaan darurat, telah menarik perhatian publik internasional. Persiapan kebutuhan pokok, perlengkapan darurat, serta penguatan sistem perlindungan masyarakat menjadi bagian dari perhatian terhadap berbagai risiko yang dapat mengganggu kehidupan.
Ketika hampir semua negara dalam lingkran Ring of Fire mewanti-wanti warganya, Indonesia justru gaduh dengan intrik politik. Kebijakan publik, yang bertumpu pada keselamatan masyarakat praktis dilupakan. Elit menciptakan kegaduhan yang ujungnya rakyat abai dengan ancaman penderitaan sendiri, akibat ancaman bencana alam.

Fenomena tersebut menarik dikaji dari perspektif ilmu kebencanaan. Terlepas dari kebijakan yang diterapkan masing-masing negara, meningkatnya perhatian terhadap kesiapsiagaan menunjukkan pentingnya kemampuan pemerintah dan masyarakat menghadapi ancaman yang dapat menimbulkan gangguan sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Dalam ilmu kebencanaan, persoalan mendasar bukan sekadar mengetahui keberadaan ancaman, melainkan memahami tingkat risiko, karakteristik wilayah yang terpapar, kondisi kerentanan masyarakat, serta kemampuan kelembagaan untuk melakukan tindakan perlindungan.
Karena itu, mitigasi perlu dibangun berdasarkan data yang dapat diverifikasi, pemodelan ilmiah yang diuji, dan kebijakan yang menghasilkan tindakan terukur.
Persoalan tersebut sangat relevan bagi Indonesia, termasuk Sulawesi Utara (Sulut), yang memiliki karakteristik geologi, geomorfologi, hidrologi, dan penggunaan lahan yang beragam.
Kesiapsiagaan sebagai Strategi Pengurangan Risiko
Pada 26 Maret 2025, Komisi Eropa meluncurkan EU Preparedness Union Strategy untuk memperkuat kesiapan menghadapi berbagai kemungkinan krisis, termasuk bencana alam, perubahan iklim, gangguan infrastruktur, serta ancaman keamanan (European Commission, 2025).
Kebijakan tersebut diperkuat melalui penerbitan pedoman kesiapsiagaan masyarakat pada 3 November 2026. Salah satu rekomendasinya adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri selama sedikitnya 72 jam pertama ketika terjadi keadaan darurat (European Commission, 2026).
Dari perspektif kebencanaan, pendekatan tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan sebelum terjadi gangguan, bukan ukuran probabilitas terjadinya suatu peristiwa.
Prinsip ini sejalan dengan Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030, yang menempatkan pemahaman risiko, penguatan tata kelola, investasi ketangguhan, dan peningkatan kesiapsiagaan sebagai empat prioritas utama (UNDRR, 2015).
Basher (2006), dalam penelitian mengenai sistem peringatan dini global, telah menekankan bahwa kesiapsiagaan yang efektif memerlukan integrasi pengetahuan ilmiah, sistem kelembagaan, serta kebutuhan masyarakat yang menghadapi risiko.
Dengan demikian, kesiapsiagaan harus dipahami sebagai proses berkelanjutan yang melibatkan pengetahuan, teknologi, komunikasi, kapasitas kelembagaan, dan tindakan masyarakat.
Kerugian Bencana dan Risiko yang Saling Berkaitan
Laporan Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction 2025 menunjukkan bahwa kerugian ekonomi langsung akibat bencana secara global telah mencapai kisaran US$180–200 miliar per tahun selama periode 2001–2020. Ketika dampak tidak langsung, gangguan berantai, dan kerugian ekosistem diperhitungkan, estimasi biaya keseluruhan kini melampaui US$2,3 triliun per tahun (UNDRR, 2025). Perbedaan kedua angka tersebut berkaitan dengan periode dan cakupan penghitungan yang berbeda. Dampak bencana tidak berhenti pada kerusakan fisik. Gangguan terhadap jaringan transportasi, listrik, air bersih, komunikasi, dan pelayanan kesehatan dapat memperluas konsekuensi ekonomi dan sosial.
Koks dan rekan-rekannya (2019), melalui penelitian yang diterbitkan Nature Communications, memperlihatkan bahwa sekitar 27 persen aset jaringan jalan dan kereta api dunia terpapar setidaknya satu jenis bahaya alam dalam kerangka skenario bahaya yang mereka kaji.
Penelitian tersebut menunjukkan pentingnya mempertimbangkan risiko multibahaya dalam perencanaan infrastruktur transportasi.
Hallegatte, Rentschler, dan Rozenberg (2019), melalui laporan Bank Dunia Lifelines: The Resilient Infrastructure Opportunity, juga menegaskan bahwa ketangguhan infrastruktur diperlukan untuk menjaga kesinambungan pelayanan ketika terjadi gangguan.
Dalam kajian risiko, hubungan antarsistem tersebut berkaitan dengan konsep cascading risks, yaitu dampak berantai ketika suatu gangguan memengaruhi fungsi sistem lainnya.
IPCC (2022) menjelaskan bahwa risiko perubahan iklim dapat berinteraksi dengan kerentanan sosial, infrastruktur, dan lingkungan sehingga menghasilkan dampak yang semakin kompleks.
Karena itu, mitigasi perlu memperhitungkan hubungan antara kondisi fisik wilayah, aktivitas ekonomi, dan kapasitas masyarakat.
Risiko Bencana Tidak Terdistribusi Secara Merata
Bahaya dan risiko merupakan dua konsep yang berbeda.
Bahaya menggambarkan proses atau fenomena yang berpotensi menimbulkan kerugian, sedangkan risiko berkaitan dengan kemungkinan konsekuensi merugikan akibat interaksi bahaya dengan keterpaparan dan kerentanan.
Cutter, Boruff, dan Shirley (2003), melalui penelitian Social Vulnerability to Environmental Hazards, menunjukkan bahwa karakteristik sosial dan ekonomi dapat digunakan untuk memahami variasi kerentanan masyarakat secara spasial.
Temuan tersebut memperlihatkan pentingnya pendekatan yang tidak hanya mengidentifikasi lokasi bahaya, tetapi juga memperhatikan karakteristik penduduk yang menghadapi ancaman.
Di Indonesia, kebutuhan pemetaan risiko telah didukung melalui publikasi Indeks Risiko Bencana Indonesia oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Berdasarkan IRBI Tahun 2025, Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki nilai indeks 250,27 dengan kategori risiko tinggi. Kabupaten Minahasa memiliki indeks 231,86 dengan kategori tinggi, sedangkan Kota Manado tercatat memiliki indeks 119,45 dengan kategori sedang (BNPB, 2025).
Namun, nilai indeks pada tingkat kabupaten atau kota tidak dapat langsung digunakan untuk menggambarkan tingkat bahaya setiap desa, kelurahan, atau lingkungan.
Suatu kota dengan risiko agregat sedang tetap dapat memiliki kawasan tertentu dengan tingkat bahaya banjir atau longsor yang tinggi.
Karena itu, analisis risiko memerlukan data spasial yang lebih rinci sesuai tujuan pemetaan dan karakteristik wilayah.
Teknologi Geospasial dan Pentingnya Validasi
Sistem Informasi Geografis (SIG), penginderaan jauh, dan pemodelan numerik dapat digunakan untuk mendukung identifikasi serta analisis bahaya bencana.
Dalam konteks banjir, integrasi data curah hujan, model elevasi digital, jaringan sungai, penggunaan lahan, dan karakteristik daerah aliran sungai dapat menjadi dasar pengembangan model bahaya.
Sampson dan rekan-rekannya (2015), dalam penelitian A High-Resolution Global Flood Hazard Model, menunjukkan pengembangan pemodelan bahaya banjir beresolusi tinggi yang disertai pengujian terhadap data pembanding.
Tellman dan rekan-rekannya (2021), dalam jurnal Nature, menggunakan pengamatan satelit untuk menganalisis 913 kejadian banjir besar selama periode 2000–2018 serta perubahan keterpaparan penduduk. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa data penginderaan jauh dapat mendukung pemahaman dinamika genangan dan keterpaparan manusia.
Pada konteks lokal, Renwarin dan rekan-rekannya (2014) telah melakukan pemetaan wilayah rawan banjir di Kota Manado menggunakan SIG dengan mempertimbangkan parameter jenis tanah, kemiringan lereng, penggunaan lahan, dan curah hujan. Penelitian tersebut merupakan salah satu kajian terdahulu yang relevan. Namun, hasilnya tidak dapat langsung dianggap mewakili kondisi tahun 2026 tanpa pembaruan data dan evaluasi perubahan penggunaan lahan.
Pemetaan bahaya juga tidak dapat disamakan dengan pemetaan risiko. Analisis risiko perlu dilengkapi dengan informasi penduduk, kerentanan sosial-ekonomi, infrastruktur penting, dan kapasitas masyarakat. Dalam penerapannya, resolusi data, ketelitian geometrik, metode pemodelan, ketidakpastian, serta validasi lapangan harus menjadi bagian dari prosedur ilmiah. Peta yang menarik secara visual belum tentu memiliki ketepatan yang memadai untuk mendukung keputusan operasional.
Peringatan Dini Berbasis Bukti Ilmiah
Salah satu komponen terpenting dalam mitigasi adalah sistem peringatan dini yang mampu menghubungkan hasil pemantauan bahaya dengan keputusan dan tindakan masyarakat.
Basher (2006) menjelaskan bahwa keberhasilan sistem peringatan dini tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknologi mendeteksi bahaya. Sistem harus berorientasi pada manusia, terhubung dengan kelembagaan, serta mempertimbangkan karakteristik kerentanan masyarakat.
Organisasi Meteorologi Dunia melalui pedoman Multi-Hazard Early Warning Systems: A Checklist mengembangkan empat elemen utama sistem peringatan dini, yaitu pengetahuan risiko; pengamatan, pemantauan, analisis dan prakiraan; penyebaran serta komunikasi peringatan; dan kesiapsiagaan untuk merespons (WMO, 2018).
Keempat elemen tersebut merupakan satu rangkaian yang saling bergantung.
Ketersediaan peralatan pemantauan tanpa mekanisme komunikasi yang memadai dapat menyebabkan informasi terlambat diterima. Sebaliknya, penyampaian peringatan yang cepat tidak akan menghasilkan perlindungan optimal apabila masyarakat tidak memahami tindakan yang harus dilakukan.
Penelitian Parker, Priest, dan Tapsell (2009), dalam Meteorological Applications, menunjukkan bahwa respons masyarakat terhadap peringatan banjir dipengaruhi oleh pemahaman informasi, kepercayaan terhadap sumber peringatan, dan pengetahuan mengenai tindakan perlindungan.
Lindell dan Perry (2012), melalui Protective Action Decision Model, memberikan penjelasan teoretis mengenai proses masyarakat menerima informasi, menilai ancaman, dan mengambil keputusan untuk melakukan tindakan perlindungan.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan sistem peringatan dini juga bergantung pada faktor psikologis, sosial, dan komunikasi risiko.
Dalam kajian sistem peringatan dini banjir, Cools, Innocenti, dan O'Brien (2016) menekankan pentingnya menghubungkan informasi prakiraan dengan respons lembaga kedaruratan serta masyarakat yang terpapar bahaya.
Pappenberger dan rekan-rekannya (2015) menunjukkan bahwa sistem peringatan dini banjir dapat memberikan manfaat ekonomi melalui pengurangan potensi kerugian. Namun, besarnya manfaat bergantung pada kualitas prakiraan, asumsi kerusakan, dan tindakan yang dilakukan setelah peringatan diterima.
Penelitian Painter dan rekan-rekannya (2025), yang diterbitkan dalam Journal of Flood Risk Management, memperkuat pendekatan tersebut. Melalui telaah sistem peringatan dini banjir, penelitian ini mengidentifikasi pentingnya ketepatan waktu, integrasi antarlembaga, komunikasi berbasis dampak, partisipasi masyarakat, serta keberlanjutan pendanaan.
Perkembangan ilmiah terbaru juga menunjukkan bahwa banyak sistem masih menghadapi kesenjangan antara kemampuan teknis dan penerapan operasional.
Salam, Ahmed, dan Sammonds (2026), dalam Natural Hazards and Earth System Sciences, mengkaji 45 sistem peringatan dini longsor akibat hujan. Penelitian tersebut menemukan 27 sistem yang beroperasi, tetapi mengidentifikasi keterbatasan dalam pemetaan risiko, ketersediaan data, verifikasi prakiraan, pendanaan, dan pelibatan masyarakat.
Temuan tersebut penting karena menunjukkan bahwa keberadaan sistem secara teknis belum tentu mencerminkan efektivitas perlindungan masyarakat.
Laporan Global Status of Multi-Hazard Early Warning Systems 2026 yang diterbitkan WMO dan UNDRR pada 11 November 2026 melaporkan 136 negara atau sekira 70 persen negara telah memiliki kemampuan sistem peringatan dini multiancaman.
Namun, kurang dari separuh negara pelapor menunjukkan kemampuan yang mencakup keempat pilar sistem secara keseluruhan.
Laporan yang sama menunjukkan adanya hubungan statistik antara sistem yang lebih komprehensif dan dampak bencana yang lebih rendah. Negara dengan kemampuan peringatan dini yang lebih berkembang tercatat memiliki tingkat kematian terkait bencana 6,1 kali lebih rendah dibandingkan kelompok negara dengan kemampuan lebih terbatas.
Angka tersebut merupakan hubungan yang ditemukan dalam analisis lintas negara, bukan bukti bahwa keberadaan sistem peringatan dini semata-mata menyebabkan seluruh perbedaan tingkat kematian.
Dalam konteks Indonesia, BMKG telah mengembangkan layanan prakiraan berbasis dampak atau Impact-Based Forecasting (IBF). Melalui pendekatan ini, informasi meteorologi tidak hanya menjelaskan kondisi cuaca yang diperkirakan terjadi, tetapi juga diarahkan untuk mendukung pemahaman potensi dampak dan tindakan yang diperlukan (BMKG, 2026).
BMKG juga menyediakan data peringatan dini cuaca berbasis Common Alerting Protocol (CAP), yang mencakup informasi kejadian, wilayah terdampak hingga tingkat kecamatan, waktu berlaku, serta parameter peringatan.
Data CAP merupakan informasi peringatan dini cuaca dan tidak boleh langsung disamakan dengan hasil pemodelan genangan banjir atau peringatan tinggi muka air sungai.
Sementara itu, penelitian Sari dan Christanto (2023) di Kota Semarang memberikan contoh pengembangan prototipe perangkat pemantauan ketinggian air berbasis Internet of Things (IoT). Kajian tersebut memperlihatkan potensi penggunaan sensor untuk mendukung pemberitahuan kondisi air, meskipun pengujian prototipe tidak dapat disamakan dengan validasi efektivitas sistem peringatan dini pada skala wilayah yang lebih luas.
Bagi pemerintah daerah, berbagai temuan tersebut memberikan landasan untuk mengembangkan sistem peringatan dini berbasis data yang terintegrasi.
Pada kawasan rawan banjir, misalnya, pemantauan curah hujan dan tinggi muka air dapat dihubungkan dengan model hidrologi, informasi keterpaparan penduduk, dan prosedur pengambilan keputusan.
Namun, ambang batas peringatan harus ditentukan melalui analisis historis, pengujian model, dan pemahaman karakteristik hidrologi setempat.
Keandalan prakiraan juga perlu dievaluasi melalui indikator teknis, antara lain tingkat keberhasilan mendeteksi kejadian, frekuensi peringatan yang tidak diikuti kejadian, ketepatan waktu, dan waktu antisipasi yang tersedia sebelum dampak terjadi.
Evaluasi tersebut harus dilengkapi pengukuran terhadap kemampuan masyarakat menerima, memahami, dan menindaklanjuti peringatan.
Dengan demikian, keberhasilan sistem peringatan dini tidak cukup diukur berdasarkan jumlah alat sensor atau informasi yang diterbitkan. Ukuran keberhasilannya harus mencakup kualitas prakiraan, efektivitas komunikasi, kesiapan tindakan, dan kontribusinya terhadap keselamatan masyarakat.
Tanggung Jawab Pemerintah dan Perguruan Tinggi
Indonesia telah memiliki dasar hukum penanggulangan bencana melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007.
Pasal 45 mengatur kesiapsiagaan, Pasal 46 mengatur peringatan dini, dan Pasal 47 mengatur mitigasi bencana.
Ketentuan tersebut memberikan landasan bagi penyusunan rencana kedaruratan, pemantauan gejala bahaya, penyebaran informasi, penataan ruang, pengaturan pembangunan, serta pendidikan dan pelatihan kebencanaan.
Namun, pelaksanaannya memerlukan dukungan data, kapasitas kelembagaan, teknologi, pembiayaan, dan koordinasi antarpemangku kepentingan.
Perguruan tinggi dapat memberikan kontribusi melalui pengembangan metodologi, pemodelan bahaya dan risiko, penelitian lapangan, pengujian teknologi, serta evaluasi kebijakan berdasarkan bukti ilmiah.
Dalam konteks Sulawesi Utara, kerja sama antara pemerintah daerah, BNPB, BPBD, BMKG, perguruan tinggi, dan masyarakat perlu diarahkan pada pengembangan basis data risiko yang terintegrasi.
Basis data tersebut idealnya memuat informasi bahaya, penggunaan lahan, distribusi penduduk, kerentanan sosial, infrastruktur penting, jaringan transportasi, dan kapasitas pelayanan darurat.
Pengembangan sistem juga perlu disertai prosedur pemutakhiran data dan evaluasi berkala sehingga keputusan mitigasi dapat diperbaiki apabila terdapat perubahan kondisi wilayah atau temuan ilmiah baru.
Dengan demikian, penelitian perguruan tinggi memberikan landasan keilmuan bagi penyusunan kebijakan, sedangkan lembaga pemerintah menjalankan kewenangan dan tanggung jawab operasional sesuai peraturan yang berlaku.
Dari Kesiapsiagaan Menuju Ketangguhan
Perhatian dunia terhadap kesiapsiagaan memberikan pelajaran penting mengenai perlunya membangun ketangguhan masyarakat sebelum krisis terjadi.
Ketangguhan tidak hanya dibentuk melalui penyediaan perlengkapan darurat, tetapi juga melalui pemahaman risiko, kualitas infrastruktur, kapasitas kelembagaan, dan kemampuan masyarakat melakukan tindakan perlindungan.
Bagi Sulawesi Utara, penguatan kajian geologi, hidrologi, geomorfologi, penginderaan jauh, dan Sistem Informasi Geografis merupakan bagian penting dari pengembangan sistem mitigasi yang sesuai dengan karakteristik wilayah.
Pemerintah daerah perlu mengetahui kawasan mana yang memiliki risiko tertinggi, infrastruktur apa yang paling rentan, serta kelompok masyarakat mana yang membutuhkan perhatian khusus.
Perguruan tinggi dapat membantu menyediakan pengetahuan dan teknologi, tetapi keberhasilannya bergantung pada bagaimana temuan ilmiah diterapkan dalam kebijakan dan tindakan nyata.
Pada akhirnya, keberhasilan mitigasi harus dinilai melalui indikator yang dapat diverifikasi, antara lain penurunan korban jiwa, pengurangan kerugian, peningkatan kemampuan respons, serta terjaganya fungsi kehidupan masyarakat ketika terjadi bencana.
Kesiapsiagaan dunia mengingatkan bahwa risiko harus dikelola sebelum berkembang menjadi bencana. Bagi Indonesia, mitigasi yang efektif membutuhkan data yang valid, analisis ilmiah yang teruji, sistem peringatan dini yang dapat ditindaklanjuti, serta kebijakan yang hasilnya dapat diukur.***
Manado, 15 November 2026
