Jagosatu.com – BRICS di Rio de Janeiro membahas regulasi AI untuk melindungi data dan hak kreator konten AI secara global, terutama negara berkembang.
Indonesia resmi jadi anggota penuh BRICS pada Januari 2025, yang membuka peluang kolaborasi teknologi dan AI antar negara anggota
Deklarasi Rio pada 6–7 Juli 2025 menyebut bahwa BRICS mendesak PBB memimpin penyusunan aturan global untuk AI yang inklusif dan berkelanjutan
BRICS menolak dominasi teknologi oleh negara kaya atau perusahaan besar dan mendorong akses adil bagi negara Global South
Para pemimpin BRICS menyerukan perlindungan data terhadap pemakaian AI tanpa izin dan kompensasi adil untuk materi pelatihan AI
Indonesia mendorong penerapan AI di pendidikan melalui platform nasional seperti “Rumah Pendidikan” untuk konten belajar dan coding
Pada pertemuan menteri ketenagakerjaan BRICS, Indonesia menekankan perlunya tata kelola AI yang inklusif dan berpusat pada manusia
Menurut Menaker Indonesia, AI harus meningkatkan produktivitas tanpa melebar kesenjangan sosial dan hilangkan lapangan kerja secara besar-besaran
BRICS juga membahas pengembangan observatorium AI bersama untuk memantau dan berbagi praktik terbaik antar anggota
NDB (New Development Bank) di BRICS memainkan peran penting dalam pembiayaan proyek AI untuk pembangunan inklusif
China lewat Presiden Li Qiang mengajak dunia membentuk organisasi global khusus tata kelola AI dan undang dialog internasional
India dan negara anggota lain menekankan bahwa AI harus digunakan untuk memperkecil ketimpangan dan mempercepat akses layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan
Kerangka tata kelola AI BRICS ingin mengikuti nilai hak asasi manusia, inklusivitas, dan transparansi dalam pengambilan keputusan teknologi
Indonesia memprioritaskan lima fokus strategi AI: layanan kesehatan, reformasi birokrasi, pendidikan talenta, kota pintar, ketahanan pangan
BRICS menolak regulasi sepihak yang menguntungkan satu negara atau perusahaan teknologi besar tanpa memperhatikan negara berkembang
Deklarasi Rio mendesak agar teknologi AI tidak memperburuk kesenjangan digital antara negara kaya dan miskin
Partisipasi aktif Indonesia di forum ini menunjukkan komitmen negara dalam memperjuangkan digital sovereignty dan tata kelola teknologi yang adil
Melalui kolaborasi BRICS, Indonesia dapat belajar dari mitra seperti China dan India soal infrastruktur digital dan kebijakan AI inklusif
BRICS memperkuat kerjasama riset AI terbuka (open‑source) agar negara berkembang bisa ikut serta membangun teknologi yang adil dan transparan
Indonesia juga ajak negara BRICS berbagi pengalaman soal pelatihan keterampilan digital dan kesempatan kerja baru di era AI
Meski diinternal ada perbedaan sistem politik antar anggota, tapi BRICS tetap sepakat soal pentingnya reformasi lembaga global dan tata kelola AI yang memihak masyarakat luas
BRICS melihat AI sebagai peluang besar untuk pembangunan sosial, pendidikan, agrikultur dan kota pintar jika dikelola dengan adil dan inklusif
Pemimpin negara anggota seperti Modi juga menyuarakan pentingnya penggunaan AI untuk memajukan lulusan sosial dan anak muda di Global South
Deklarasi bersama menyebut bahwa AI bukan hanya alat teknologi, tapi juga instrumen keadilan sosial jika aturan dibuat bersama-sama oleh negara berkembang dan maju
(J)
Editor : ALengkong