Jagosatu.com - Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan rencana besar dengan memindahkan dana pemerintah dari Bank Indonesia ke bank-bank daerah.
Rencana ini disebut bisa mencapai hingga Rp10 triliun per bank, menurut laporan Reuters (7 Oktober 2025).
Tujuannya sederhana tapi berani, yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit ke usaha kecil dan menengah.
Dana ini akan diambil dari simpanan kas pemerintah yang saat ini mengendap lebih dari Rp270 triliun di Bank Indonesia.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, langkah ini agar uang pemerintah tidak hanya diam, tapi ikut berputar di ekonomi rakyat.
Baca Juga: Thomas Tuchel Coret Jude Bellingham dari Skuad Inggris Anthony Gordon Angkat Bicara
Menurutnya, bank daerah yang menjadi kandidat awal penerima adalah Bank DKI Jakarta dan Bank Jatim.
Kedua bank tersebut dinilai punya kemampuan menyalurkan kredit dan permintaan pinjaman yang tinggi.
Setiap bank daerah akan mendapatkan suntikan dana antara Rp5 sampai Rp10 triliun.
Kebijakan ini melengkapi penempatan dana Rp200 triliun yang sebelumnya disalurkan ke lima bank BUMN seperti Mandiri, BNI, dan BRI.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa naik hingga 8% pada tahun 2029.
Namun, saat ini pertumbuhan ekonomi masih stagnan di kisaran 5% sejak pandemi COVID-19.
Menurut data Reuters, pertumbuhan kredit nasional baru mencapai 7,56% pada Agustus 2025, masih di bawah target Bank Indonesia yaitu 8–11%.
Purbaya menilai dana pemerintah di bank BUMN belum cukup cepat mengalir menjadi pinjaman produktif di daerah.
Untuk itu, suntikan ke bank daerah dianggap solusi agar penyaluran dana bisa lebih merata ke pelosok.
Bank Mandiri misalnya, baru menyalurkan 63% dari total dana pemerintah yang diterima, sekitar Rp34,5 triliun.
Dana tersebut sebagian besar mengalir ke sektor padat karya dan UMKM.
Langkah ini diharapkan bisa menurunkan ketimpangan antara daerah besar dan daerah kecil.
Selain itu, masyarakat daerah bisa lebih mudah mengakses modal usaha tanpa harus bergantung pada bank-bank besar di kota besar.
Ekonom menilai langkah ini bisa jadi dorongan besar bagi pertumbuhan kredit lokal.
Namun, ada juga kekhawatiran soal kesiapan bank daerah dalam menjaga transparansi dan manajemen risiko.
Pemerintah menegaskan akan mengawasi ketat agar dana ini benar-benar digunakan untuk kredit produktif.
Kebijakan ini juga sekaligus menekan daerah agar tidak menumpuk dana di rekening bank tanpa perputaran ekonomi.
Langkah tersebut sejalan dengan strategi Purbaya “melawan pemda malas yang numpuk duit di bank,” seperti dilaporkan CNBC Indonesia.
Sementara itu, VOI mencatat pemerintah bahkan mempertimbangkan menambah dana Rp20 triliun lagi ke Bank Jakarta sebagai bagian dari proyek ini.
Bank Indonesia mendukung kebijakan tersebut, menyebutnya langkah positif untuk menambah likuiditas dan mendorong pertumbuhan nasional (DDTCNews).
Jika berjalan lancar, masyarakat akan merasakan dampaknya lewat peningkatan pinjaman, lapangan kerja, dan daya beli.
Selain itu, UMKM di daerah terpencil bisa punya akses modal lebih mudah dengan bunga bersaing.
Program ini diharapkan mulai berjalan pada kuartal akhir tahun 2025.
Secara jangka panjang, kebijakan ini dapat memperkuat peran bank daerah dalam pembangunan ekonomi Indonesia.
Kita akan melihat apakah strategi Rp10 triliun ini benar-benar jadi “senjata rahasia” pemerintah dalam mengejar target ekonomi tinggi.
Semua mata kini tertuju pada bagaimana bank-bank daerah mengelola dana besar ini dengan tanggung jawab.
Jika berhasil, ini bisa jadi titik balik ekonomi daerah menuju kemakmuran.
Dan jika gagal, risiko kebocoran dana dan kredit macet bisa jadi bom waktu baru bagi keuangan negara.
Pemerintah tampaknya siap ambil risiko demi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.
Kini giliran bank daerah membuktikan bahwa mereka mampu menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia.
vyr
Editor : Toar Rotulung