JAGOSATU.com - Negara-negara Afrika Barat dan negara-negara besar berharap masih ada kesempatan mediasi dengan pimpinan kudeta Niger sebelum pertemuan puncak Afrika Barat pada Kamis pekan ini.
Pertemuan tersebut bertujuan untuk menyepakati intervensi militer guna memulihkan demokrasi di Niger.
Baca Juga: Tindakan China, Pengaturan Ketat Penggunaan Teknologi Pengenalan Wajah
Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS) telah menjadwalkan sebuah KTT untuk membahas situasi buntu dengan junta Niger, yang merebut kekuasaan pada 26 Juli dan menolak tenggat waktu 6 Agustus untuk mundur.
Pimpinan kudeta telah berjanji akan menghadapi semua tekanan eksternal yang ingin mengembalikan Presiden terguling Mohamed Bazoum, setelah ECOWAS memberlakukan sanksi dan negara-negara Barat menangguhkan bantuan kepada Niger.
Krisis ini merupakan perebutan kekuasaan yang ketujuh terjadi di Afrika Barat dan Tengah dalam tiga tahun terakhir, dan telah menarik perhatian dunia.
Hal ini terjadi karena peran penting Niger dalam perang melawan militan Islamis di wilayah Sahel, serta karena kekayaan cadangan uranium dan minyaknya yang menjadikan Niger menjadi kepentingan ekonomi dan strategis bagi Amerika Serikat, Eropa, China, dan Rusia.
Amerika Serikat telah menyatakan niatnya untuk memulihkan status quo di Niger, dan wakil menteri luar negeri AS, Victoria Nuland, telah melakukan kunjungan ke Niamey pada Senin untuk menggelar pembicaraan dengan para pejabat senior junta Niger. Namun, junta menolak saran AS untuk memulihkan tatanan demokrasi di negeri tersebut.
ECOWAS, yang beranggotakan 15 negara, mengambil sikap yang lebih tegas terhadap kudeta Niger dibandingkan dengan kudeta-kudeta sebelumnya.
Organisasi kawasan ini telah menyatakan tidak akan lagi mentolerir penggulingan kekuasaan semacam ini, dan para menteri pertahanan ECOWAS telah menyepakati kemungkinan rencana aksi militer jika Bazoum tidak dibebaskan dan kembali menjabat sebagai presiden Niger.
Baca Juga: Rekor Ekspor Komoditas Pertanian Yunnan di China pada Paruh Pertama 2023
Namun, keputusan operasional mengenai operasi militer di Niger akan diambil oleh para kepala negara ECOWAS. Beberapa ahli menilai bahwa penggunaan kekuatan militer oleh ECOWAS berisiko mendestabilisasi salah satu wilayah termiskin di dunia tersebut dan intervensi semacam itu mungkin tidak dapat dilakukan.
Ben Hunter, seorang analis Afrika dari perusahaan intelijen risiko Verisk Maplecroft, menyatakan bahwa blok ini menyadari bahwa intervensi militer akan sangat mahal, tanpa jaminan keberhasilan dalam jangka panjang, dan berisiko besar menyebabkan perang kawasan. Menurutnya, hal ini pada dasarnya bukan kepentingan negara-negara kawasan. (Antara)
Editor : Alfianne Lumantow