WASHINGTON – Hubungan antara Amerika Serikat (AS) dan Korea Selatan (Korsel) dilaporkan memanas setelah Washington membatasi sebagian pertukaran data intelijen satelit. Kebijakan ini muncul menyusul pernyataan pejabat Seoul yang mengungkap dugaan lokasi fasilitas nuklir Korea Utara (Korut).
Laporan The Guardian menyebut pembatasan dilakukan setelah Menteri Unifikasi Korsel, Chung Dong-young, mengungkap dugaan fasilitas pengayaan uranium Korut di Kusong dalam sidang parlemen pada Maret lalu. Ia menyebut lokasi tersebut sebagai tambahan selain fasilitas yang telah dikenal di Yongbyon dan Kangson.
Seorang pejabat militer senior Korsel menyatakan bahwa sejak awal bulan ini, Washington mulai memberlakukan pembatasan parsial terhadap berbagi intelijen satelit terkait teknologi militer Korut. Meski demikian, kerja sama pemantauan aktivitas rudal dan kesiapan militer disebut masih berjalan seperti biasa.
Media Korsel melaporkan, langkah tersebut diambil setelah muncul protes dari pejabat AS yang khawatir informasi sensitif telah diungkap tanpa izin. Hingga kini, pemerintah Amerika belum memberikan konfirmasi resmi terkait kebijakan pembatasan tersebut.
Baca Juga: Proyek Anjungan Migas Manpatu Masuk Tahap Pemasangan Topside
Informasi Terbuka
Chung membantah tudingan tersebut. Ia menegaskan informasi yang disampaikannya berasal dari sumber terbuka, bukan dari intelijen rahasia. Ia juga menyebut data itu pernah dimuat dalam laporan lembaga think tank Amerika pada 2016. "Sangat disayangkan penjelasan kebijakan dianggap sebagai kebocoran," ujarnya kemarin (22/4).
Presiden Korsel, Lee Jae-myung, turut membela Chung. Dalam kunjungannya ke India, Lee menyatakan bahwa keberadaan fasilitas di Kusong telah lama menjadi bahan kajian akademis dan pemberitaan media. "Anggapan bahwa menteri kami membocorkan informasi rahasia dari AS adalah keliru," katanya.
Pembatasan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan dalam aliansi Washington-Seoul. Selain isu intelijen, Amerika juga menyampaikan keberatan terhadap sejumlah kebijakan Korsel, termasuk rancangan undang-undang terkait akses ke zona demiliterisasi yang selama ini berada di bawah kendali komando PBB pimpinan AS. (lyn/gas)
Editor : Pratama Karamoy