JAKARTA – Pelemahan nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp 17.800 per dolar Amerika Serikat (USD) belum dianggap mengkhawatirkan pemerintah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kondisi tersebut belum sampai memaksa pemerintah menghitung ulang asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Purbaya, tekanan terhadap rupiah saat ini terjadi di tengah fundamental ekonomi domestik yang masih cukup kuat. Karena itu, pelemahan kurs dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi nasional. Dia menyebut pemerintah sebelumnya sudah menghitung berbagai skenario tekanan global. Termasuk kemungkinan harga minyak mentah dunia melonjak hingga USD 100 per barel yang turut memperhitungkan asumsi pelemahan rupiah. "Kita sudah hitung. Pada waktu simulasi USD 100 per barel itu, asumsi rupiahnya juga sudah kita perhitungkan. Jadi tidak ada masalah, saya tidak harus hitung ulang APBN-nya," ujar Purbaya di Jakarta, kemarin (27/5).
Purbaya menilai stabilitas pasar obligasi menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan investor terhadap Indonesia. Meski rupiah melemah, pemerintah dinilai masih mampu menjaga yield surat utang tetap terkendali melalui intervensi di pasar obligasi. Menurut dia, langkah pemerintah bersama otoritas perbendaharaan membuat pasar obligasi domestik tetap stabil sehingga minat investor asing terhadap aset keuangan Indonesia masih terjaga. "Selama bond market terkendali, kemauan investor asing untuk investasi, termasuk di bond kita, akan tetap terjaga," katanya.
Pemerintah juga mulai melihat arus modal asing kembali masuk ke pasar obligasi domestik. Kondisi itu dinilai menjadi sinyal positif di tengah tekanan global terhadap mata uang negara berkembang. Purbaya menambahkan, pemerintah masih menyiapkan langkah lanjutan untuk memperkuat rupiah dalam beberapa waktu ke depan. Dia optimistis nilai tukar rupiah masih berpeluang kembali menguat karena kondisi ekonomi nasional dinilai tetap solid. "Kita sudah mulai melihat ada modal asing masuk ke pasar obligasi kita. Ke depan akan ada tindakan pemerintah lagi yang membantu nilai tukar rupiah lebih signifikan," tambahnya.
Dia menilai pelemahan rupiah saat ini tergolong tidak lazim. Sebab, biasanya tekanan tajam terhadap kurs terjadi ketika fundamental ekonomi terganggu. Sementara kondisi ekonomi Indonesia saat ini justru relatif kuat. "Ekonomi kita bagus. Ini terjadi ketika fundamentalnya bagus. Sebetulnya tidak masuk akal. Biasanya melemah itu kalau ada gangguan di fundamentalnya," ujarnya.
Baca Juga: Tradisi Grebeg Besar Solo hingga Ngejot di Bali Warnai Perayaan Idul Adha
Penguatan Koordinasi Pemangku Kebijakan
Di sisi lain, Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai, rupiah sejatinya masih berpeluang kembali menguat ke bawah level Rp 17 ribu per dolar AS. Namun, peluang tersebut sangat bergantung pada penguatan koordinasi kebijakan pemerintah dan otoritas sektor keuangan di tengah tingginya ketidakpastian global. Meski demikian, Josua menegaskan, kebijakan moneter tidak bisa bekerja sendiri. Dia mengibaratkan kondisi rupiah seperti pasien yang membutuhkan lebih dari satu jenis obat agar pemulihannya optimal. "Kebijakan BI ini tidak bisa berdiri sendiri. Harus ditopang kebijakan lain. Investor menunggu respons kebijakan yang bisa memperbaiki ekspektasi dan menurunkan risk premium Indonesia," tuturnya.
Secara fundamental, Josua menilai nilai tukar rupiah saat ini belum mencerminkan kondisi ekonomi Indonesia. Berdasarkan perhitungan real effective exchange rate (REER), rupiah dinilai masih layak berada di bawah Rp 17 ribu per dolar AS dalam kondisi normal. (mim/oni)
Editor : Pratama Karamoy