JAKARTA – Pemerintah mencari jalan keluar untuk mengatasi anjloknya harga telur di tingkat peternak karena telah memicu gejolak. Salah satu langkah yang disiapkan adalah mengoptimalkan penyerapan komoditas tersebut melalui dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, skema penyerapan tidak hanya berlaku untuk telur, tetapi juga komoditas pangan lain yang mengalami kelebihan pasokan sehingga menekan harga di tingkat produsen. "Tidak hanya telur. Kebutuhan bahan pokok seperti ayam atau daging ayam, apabila harga turun di bawah harga acuan, maka BGN juga akan kami minta menyerap melalui SPPG," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta.
Kemendag telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengoptimalkan peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah-daerah yang mengalami penurunan harga komoditas. Melalui mekanisme tersebut, hasil produksi peternak diharapkan terserap lebih besar sehingga harga kembali mendekati tingkat yang menguntungkan peternak. "Kami sudah berkoordinasi dengan Kepala BGN yang baru. SPPG di daerah tersebut diwajibkan menyerap telur sehingga harga bisa mendekati atau sesuai HAP dan peternak mendapatkan harga yang lebih baik," katanya.
Selain melalui jaringan dapur MBG, pemerintah juga membuka peluang penyesuaian komoditas dalam program bantuan pangan. Selama ini bantuan pangan identik dengan beras atau MinyakKita. Ke depan, komoditas yang mengalami surplus produksi dapat dimasukkan ke dalam paket bantuan guna menjaga keseimbangan pasar. "Ketika harga telur turun, bantuan pangan tidak harus berupa beras atau MinyaKita. Bisa juga berupa telur. Ini untuk menyerap produk pangan yang produksinya sedang berlimpah," jelasnya.Menurut data pemerintah, produksi telur nasional saat ini surplus sekitar 12 persen dibanding kebutuhan pasar. Kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab melemahnya harga di tingkat peternak dalam beberapa pekan terakhir.
Sempat Rp 21 Ribu Per Kilogram
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) Agung Suganda mengatakan, pihaknya telah mengirim surat kepada BGN pada 8 Mei 2026. Dalam surat tersebut, Kementan mengusulkan agar penggunaan telur dalam menu MBG ditingkatkan, pembelian diprioritaskan dari peternak lokal di sekitar SPPG, serta transaksi dilakukan sesuai Harga Acuan Pembelian (HAP) yang ditetapkan pemerintah. Ditjen PKH juga menerbitkan surat imbauan kepada pelaku usaha ayam petelur pada 18 Mei 2026. Melalui surat tersebut, pelaku usaha didorong melakukan pengaturan produksi secara mandiri dan terukur sesuai kemampuan serapan pasar. Peternak diimbau tidak memperpanjang umur produksi ayam petelur secara berlebihan, melakukan afkir secara teratur, serta mengendalikan pengembangan populasi secara terencana. Sekretaris Jenderal Kementan Suwandi menjelaskan, tekanan harga telur terjadi akibat meningkatnya pasokan di sejumlah sentra produksi yang berbarengan dengan perlambatan serapan selama periode libur panjang pada Mei lalu. Namun, seiring normalnya aktivitas pasar, meningkatnya penyerapan, dan membaiknya distribusi, harga telur mulai menunjukkan tren perbaikan. "Kami terus memantau perkembangan harga dan distribusi agar manfaat perbaikan pasar dapat dirasakan langsung oleh peternak," katanya.
Sinyal perbaikan pasar turut dikonfirmasi Badan Pangan Nasional (Bapanas). Sekretaris Bapanas Sarwo Edhy mengatakan, pemerintah bersama Pemprov Jawa Timur dan BGN telah berkoordinasi untuk memperkuat penyerapan telur peternak sesuai Harga Acuan Pembelian sebesar Rp 26.500 per kilogram. Menurut dia, saat harga telur di sejumlah kabupaten di Jawa Timur sempat terpuruk pada kisaran Rp 21 ribu hingga Rp 22 ribu per kilogram, pemerintah segera mendorong peningkatan penyerapan oleh SPPG.
Baca Juga: Perang Berkepanjangan Picu Kelangkaan Plastik di Jepang
Di Blitar, Telur untuk MBG Dibeli Rp 24 Ribu
Peternak ayam petelur di Kabupaten Blitar mendapat harapan baru di tengah anjloknya harga telur. Melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG), asosiasi dan koperasi peternak rakyat sepakat memasok telur ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan harga Rp 24 ribu per kilogram.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam Rapat Supply Chain Telur yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Blitar. Wakil Bupati Blitar Beky Herdihansah menyebutkan kerja sama itu sebagai langkah konkret untuk membantu peternak sekaligus memperkuat rantai pasok program MBG. "Kami berharap kebutuhan telur untuk SPPG semakin banyak dipenuhi peternak Kabupaten Blitar melalui koperasi maupun kelembagaan peternak yang sudah ada," ujarnya, dilansir Radar Blitar Grup Jawa Pos.
Dalam kesepakatan tersebut, mitra SPPG akan menggunakan telur sebagai salah satu menu MBG minimal dua kali dalam sepekan. Sebaliknya, koperasi dan asosiasi peternak siap menyediakan pasokan sesuai kebutuhan serta mengantarkannya langsung ke dapur SPPG dengan standar kualitas yang telah ditentukan.
Harga transaksi sementara ditetapkan Rp 24 ribu per kilogram dan akan disesuaikan secara bertahap hingga mendekati Harga Acuan Pemerintah (HAP).
Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Maino Dwi Hartono mengatakan, skema tersebut dapat menjadi solusi awal untuk memperluas akses pasar bagi peternak rakyat yang terdampak penurunan harga. "Saat ini harga telur di tingkat peternak Blitar sekitar Rp 21 ribu per kilogram. Tadi disepakati sementara dibeli Rp 24 ribu per kilogram dan peternak mengantar langsung ke SPPG. Harapannya harga pasar ikut terdorong naik," jelasnya. (bry/wan/jar/sub/oni)
Editor : Pratama Karamoy