JAKARTA - Pemerintah akan terus memperkuat ketahanan dalam negeri melalui penguatan sistem perlindungan sosial, program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Kebijakan tersebut menjadi strategi menekan kemiskinan sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional.
Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna pertengahan tahun di Istana Negara kemarin (20/7). Prabowo menyebut, Indonesia kini memiliki salah satu sistem perlindungan sosial terkuat di dunia. Menurutnya, capaian itu merupakan hasil pembangunan yang telah dirintis pemerintahan sebelumnya. "Ternyata kita punya sistem perlindungan sosial salah satu yang terkuat di dunia kalau kita ikuti semua program-program ini. Ini adalah hasil dari pemerintah-pemerintah sebelum kita. Tugas kita membangun dan memperbaikinya," ujarnya.
Prabowo memaparkan sejumlah program yang menjangkau puluhan juta masyarakat. Program Indonesia Pintar (PIP), misalnya, menyasar sekitar 22 juta siswa dari keluarga miskin. KIP Kuliah diberikan kepada 1,2 juta mahasiswa. Sementara itu, bantuan sembako Rp 200 ribu per bulan diterima lebih dari 18 juta keluarga. Menurut Prabowo, keberpihakan kepada masyarakat miskin juga diwujudkan melalui subsidi LPG, listrik, pembiayaan rumah, hingga bantuan kebencanaan.
Dia menilai MBG menjadi salah satu program yang paling banyak mendapat kritik. Meski demikian, pemerintah memastikan program tersebut tetap berjalan karena menyasar kebutuhan dasar masyarakat, terutama anak-anak. "Saya diserang karena ingin memberi makan anak-anak, ibu hamil, lansia. Dianggap pemborosan. Tapi, ribuan triliun pergi dari Indonesia, tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada pakar yang protes, tidak ada investigasi," katanya. Dia mengakui masih terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan MBG. Namun, pemerintah akan menindak setiap pelanggaran dan terus melakukan perbaikan. "Sama dengan MBG, ada kekurangan, ada penyelewengan. Kita segera bertindak, kita segera perbaiki. Kita tidak akan pilih kasih dan tidak akan tebang pilih," tegasnya.
PT DSI Kelola Devisa USD 10,5 Miliar
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyoroti peran Danantara sebagai instrumen baru pengelolaan kekayaan negara. Menurut dia, pembentukan sovereign wealth fund tersebut menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya aset negara dikonsolidasikan dalam satu pengelolaan yang terintegrasi. Nilai aset yang dikelola disebut telah melampaui USD 1.000 miliar.
Selain mengelola aset negara, Danantara membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) untuk mengawasi ekspor komoditas strategis melalui sistem satu pintu. Kebijakan itu ditujukan menekan kebocoran devisa akibat praktik under invoicing dan transfer pricing. Prabowo menyebut, dalam 1,5 bulan pertama beroperasi, PT DSI telah mengelola devisa senilai USD 10,5 miliar. Selisih harga ekspor komoditas Indonesia dengan harga internasional yang sebelumnya mencapai 30-40 persen juga mulai menyempit. Dia optimistis penguatan perlindungan sosial, pembangunan sumber daya manusia, dan pengelolaan aset negara melalui Danantara akan menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi nasional. "Kita berada di jalan yang benar. Yang kita lakukan adalah memastikan kekayaan negara kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," pungkasnya.
Hasto Larang Kader PDIP Mainkan MBG
PDI Perjuangan meminta Badan Gizi Nasional (BGN) membuka data tentang nama-nama kader partai yang mencari keuntungan dari program MBG. Permintaan itu akan disampaikan dalam surat resmi kedua. Sebab, surat pertama yang dikirim pada 22 Juni 2026 tak kunjung dibalas oleh BGN. Penegasan itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto di Surabaya kemarin. Dia mengatakan, partainya telah menerbitkan instruksi tegas sejak 24 Februari lalu. Isinya, melarang keras seluruh kader, baik di jajaran eksekutif, legislatif, maupun struktural untuk memanfaatkan program MBG demi kepentingan finansial pribadi atau kelompok. "Karena kami sudah melarang, lalu kami berkirim surat ke BGN. Namun, sampai sekarang belum ada jawaban. Kalau tidak ada tanggapan, kami kirim surat kembali," tegas Hasto.
Baca Juga: Sepak Bola di Tempat Terbaiknya
Langkah politik tersebut merupakan respons dari pernyataan Nanik Sudaryati Deyang yang kala itu menjabat Wakil Kepala BGN dan kini telah menduduki posisi Kepala BGN. Dalam sebuah acara pada pertengahan Januari lalu, Nanik sempat melontarkan pernyataan bahwa seluruh partai politik mendapat jatah pengelolaan dapur SPPG di berbagai daerah. Pernyataan itulah yang memicu PDIP melayangkan surat resmi bernomor 553/EX/DPP/VI/2026. (lyn/oni)
Editor : Pratama KaramoySumber : Koran Jawa Pos