JAGOSATU.COM - Pelaksanaan haji tahun 2023 selesai pada Sabtu (5/8). Ditandai dengan kedatangan kloter terakhir jemaah Indonesia.
Data Siskohat Kemenag per 6 Agustus, angka kematian jemaah haji tercatat sebanyak 773 orang. Tahun lalu, kasus kematian tergolong rendah, yakni 89 orang. Namun, tahun lalu kuota hanya 50 persen dan hanya jemaah berusia di bawah 65 tahun yang bisa berangkat haji.
Pengamat haji Ade Marfudin mengatakan, banyaknya angka kematian haji tahun ini harus menjadi evaluasi besar. Menurut dia, kasus kematian jemaah lebih berkaitan urusannya dengan layanan kesehatan di bawah komando Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Harus ada tanggung jawab moral dari Kemenkes terkait hal itu. ”Sayangnya, pembinaan kesehatan tidak jadi pokok layanan. Hanya fokus kuratif, aspek preventifnya lemah,” ujarnya kemarin (6/8).
Untuk musim haji selanjutnya, menurut Ade, pembinaan dan pemantauan kesehatan jemaah harus lebih serius. Sebelum dipastikan bisa berangkat, jemaah harus benar-benar dinyatakan layak untuk berhaji dari aspek kesehatan. Jemaah dengan kondisi turun dari ranjang saja susah tentu tidak dipaksakan untuk berhaji. ”Saya menilai ketentuan istitoah kesehatan terlalu longgar,” ucapnya.
Ade memahami Kemenkes beserta jajarannya di tingkat bawah tidak bisa serta-merta mencegah calon jemaah untuk berhaji. Sebab, itu domain atau kewenangan dari Kementerian Agama (Kemenag).
Ade berharap Kemenkes, Kemenag, dan MUI bisa duduk bersama membahas lebih detail soal istitoah kesehatan haji. Jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu yang dinyatakan tidak layak berhaji diberi pengertian dari aspek keagamaan berdasar fatwa MUI. Kemudian, dijelaskan solusinya, apakah berhaji menunggu lebih sehat atau dibadalkan. Dengan penjelasan berdasar aspek keagamaan, dia meyakini jemaah bakal bisa menerimanya.
Ade menegaskan, kasus kematian tidak hanya disebabkan banyaknya jemaah lansia. Sebagaimana diketahui, tahun ini sekitar 30 persen jemaah berusia lansia. Lebih dari itu, lanjut Ade, faktor kesehatan menjadi penyebab utamanya.
Sementara itu, saat menutup misi penyelenggaraan haji 2023 di Bandara Soekarno-Hatta (5/8), terkait kesehatan jemaah, Menag Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan penetapan haji 2024 dibalik dari biasanya. Dia mengatakan, jemaah harus cek kesehatan dulu. Setelah dinyatakan layak, baru ditetapkan sebagai jemaah berhak lunas bipih. Kepastian skema itu menunggu pembahasan bersama dengan DPR.
”Kemarin itu jemaah lunas dulu baru cek kesehatan. Sehingga sering kali petugas kita itu tidak berani atau merasa nggak enak hati meloloskan meski jemaah dalam kondisi payah dengan alasan sudah melunasi,” katanya. Dengan skema baru, diharapkan dapat mengurangi angka kematian jemaah haji.
Berdasar data Siskohat, hingga akhir masa operasional haji, ada 773 jemaah wafat. ”Ini terdiri atas 752 jemaah haji reguler, 18 jemaah haji khusus, dan 3 jemaah haji furada,” kata Yaqut.
Dari 752 jemaah haji reguler yang wafat, sebanyak 562 orang di antaranya berusia di atas 65 tahun. Sebanyak 81 orang berusia 60–64 tahun dan 109 jemaah lainnya berusia di bawah 60 tahun. (wan/c17/fal)