JAGOSATU.COM - Wakil Presiden (Wapres) Ma'aruf Amin bersama sejumlah menteri dan Panglima TNI telah menjalani serangkaian pertemuan dengan berbagai pemimpin Papua. Dalam jangka waktu lima hari, dimulai sejak Senin tanggal 9 Oktober, pertemuan ini terutama membahas isu perdamaian dengan tokoh-tokoh agama dan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) di wilayah Papua, yang berlangsung pada Selasa tanggal 10 Oktober.
Dalam pertemuan tersebut, sekitar 15 perwakilan dari kalangan tokoh agama dan aktivis HAM Papua melakukan dialog dan menyampaikan sejumlah aspirasi terkait keinginan masyarakat Papua. Salah satu tuntutan yang diutarakan adalah perlunya pemerintah mendirikan Pengadilan HAM di wilayah Papua.
Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Papua, Subhan Hamid Massa, mengemukakan pentingnya kehadiran Pengadilan HAM di Papua sebagai upaya untuk membangun saling kepercayaan antara masyarakat Papua dan pemerintah pusat.
Subhan menjelaskan, "Yang terjadi saat ini adalah rasa ketidakpercayaan, baik dari pemerintah pusat kepada Papua maupun sebaliknya." Dalam pandangannya, diperlukan titik temu, dan salah satu solusi yang diajukan adalah mendirikan Pengadilan HAM di wilayah Papua.
Menurut Subhan, hadirnya Pengadilan HAM di Papua akan memungkinkan partisipasi semua pihak dalam pengawasan dan penanganan kasus-kasus HAM yang mungkin terjadi di masa depan. Hal ini diharapkan akan memberikan kepuasan dan transparansi dalam penanganan kasus-kasus HAM di Papua.
Subhan menekankan bahwa selama ini, pengadilan HAM terdekat terletak di Makassar, sehingga ketika ada kasus pelanggaran HAM, seringkali penanganannya dilakukan di sana. Namun, dengan adanya Pengadilan HAM di wilayah Papua, masyarakat setempat dapat lebih aktif terlibat dalam proses hukum ini, mengingat pengadilan tersebut akan bersifat terbuka.
"Dengan begitu, masyarakat akan merasa puas dan terbuka terkait penanganan kasus HAM di Papua," tambah Subhan. (jpg)
Editor : Tina Mamangkey