JAKARTA – Perang di Timur Tengah memicu lonjakan harga minyak dunia. Indonesia pun terancam terkena imbasnya. Karena itu, pemerintah melakukan berbagai langkah efisiensi energi.
Dua kebijakan segera diterapkan. Yakni, work from home (WFH) dan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau sekolah daring/online. Kebijakan itu diharapkan mampu menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) sekaligus menjaga stabilitas fiskal.
Arahan mengenai WFH disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kemarin. Dia menyatakan, arahan tersebut merupakan hasil rapat bersama Presiden yang menekankan pentingnya efisiensi di berbagai sektor. "Dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi daripada waktu kerja di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home dalam satu hari, dalam lima hari kerja," kata Airlangga, kemarin.
Airlangga menjelaskan, kebijakan ini tidak hanya berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga akan diimbau kepada sektor swasta dan pemerintah daerah, dengan pengecualian pada layanan publik. Menurut dia, skema teknis masih dalam tahap finalisasi dan ditargetkan mulai diterapkan setelah periode Lebaran 2026.
Di sisi lain, pemerintah tetap menjaga disiplin fiskal. Melalui efisiensi belanja kementerian dan lembaga (K/L), defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) ditargetkan tetap terjaga di bawah 3 persen.
Selain efisiensi, pemerintah juga merespons kenaikan harga energi dengan meningkatkan produksi batu bara serta mengkaji potensi penerimaan negara dari pajak ekspor komoditas tersebut. Langkah ini diharapkan dapat menambah pendapatan negara di tengah tekanan global. Pemerintah juga mendorong percepatan konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi energi yang lebih efisien, seiring tingginya harga minyak mentah dunia.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, kebijakan WFH berpotensi memberikan penghematan energi yang signifikan. "Perhitungan kasarnya, penghematan BBM bisa mencapai sekitar 20 persen jika satu hari kerja dilakukan dari rumah," ujarnya.
Selain menekan konsumsi energi, kebijakan ini dinilai dapat memberikan efek berganda terhadap perekonomian. Aktivitas masyarakat yang lebih fleksibel disebut berpotensi mendorong konsumsi rumah tangga hingga sektor pariwisata domestik. "Dengan fleksibilitas ini, aktivitas di rumah meningkat dan kemungkinan sektor pariwisata juga ikut terdorong," tambah Purbaya.
Baca Juga: Kementerian Ekonomi Kreatif Dorong Brand Lokal Tembus Pasar Nasional dan Global
PJJ Disesuaikan dengan Jenjang Pendidikan
Sementara itu, rencana pembelajaran jarak jauh (PJJ) disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno pekan lalu. Dia juga menyatakan bahwa metode pembelajaran akan disesuaikan dengan kebutuhan.
Untuk materi teoritis, sekolah dan perguruan tinggi didorong memaksimalkan pembelajaran daring. Sementara itu, kegiatan yang bersifat praktikum tetap dilaksanakan secara tatap muka guna menjaga kualitas pendidikan. "Langkah efisiensi harus disusun secara terukur dan berbasis data konsumsi energi serta tingkat mobilitas di masing-masing sektor," ujar Pratikno.
Penerapan PJJ dinilai mampu menekan mobilitas harian siswa dan tenaga pendidik, sehingga berdampak langsung pada pengurangan konsumsi BBM. Namun, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini tidak akan diterapkan secara seragam, melainkan disesuaikan dengan karakteristik jenjang pendidikan dan mata pelajaran.
Meski demikian, sejumlah tantangan masih menjadi perhatian. Salah satunya adalah kesiapan infrastruktur digital dan akses internet bagi peserta didik. Pemerintah kini mengkaji skema pembiayaan alternatif untuk mendukung kebutuhan tersebut apabila pembelajaran daring diterapkan secara luas. Selain itu, perubahan pola kehadiran siswa juga berpotensi memengaruhi distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bagaimana teknisnya nanti, saat ini masih dalam pembahasan lebih lanjut.
Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengapresiasi upaya penghematan energi oleh pemerintah. Namun, dia menegaskan, kualitas pendidikan tidak boleh dikorbankan. "Pemerintah perlu melakukan kajian komprehensif terkait dampak PJJ terhadap capaian belajar, kesenjangan akses, serta kondisi psikososial peserta didik," katanya.
Infrastruktur Indonesia dinilainya belum mumpuni untuk mendukung PJJ. Terutama dalam hal infrastruktur digital. Lalu khawatir jika PJJ ini berpotensi memperlebar kesenjangan pendidikan. "Karena itu, kebijakan PJJ sebaiknya diterapkan secara selektif, bukan secara nasional, dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing daerah," ujarnya.
Selain itu, menurutnya, pemerintah harus memastikan adanya dukungan yang memadai. Contohnya seperti akses internet, subsidi kuota, perangkat pembelajaran, dan pelatihan bagi guru. "Saya menekankan pentingnya evaluasi berkala agar kebijakan ini dapat ditinjau ulang atau dihentikan apabila terbukti berdampak negatif terhadap mutu pendidikan," ucap politikus PKB ini.
Sementara itu, Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji meminta agar pemerintah menghemat dengan menghentikan dahulu MBG. "Dalam situasi krisis, pendidikan harus didahulukan. MBG stop dulu," katanya ketika dihubungi Jawa Pos kemarin. Alasannya, program ini banyak kritik. Menurut Ubaid, MBG selama ini ada yang tidak tepat sasaran dan rawan korupsi. Adanya penolakan ini menurutnya menjadi celah pemerintah untuk menghentikan sambil mengevaluasi. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk MBG bisa dialihkan sebagai cadangan menghadapi potensi krisis ini.
Dia menegaskan, berkaca pada pandemi Covid-19, PJJ di Indonesia menyisakan jurang lebar. "Masalah bukan sekadar gadget, tapi infrastruktur jaringan yang timpang dan kesiapan pedagogi guru yang belum merata. Rata-rata masih buruk," katanya.
Menurut dia, jika dijalankan, PJJ untuk hemat energi hanya memindahkan beban dari negara ke kantong orang tua. "Ini bukan penghematan, tapi marginalisasi tanggung jawab negara," ujar Ubaid. Yang menjadi kekhawatirannya lagi adalah soal masa depan anak-anak yang mengalami krisis kompetensi. Menurut dia, learning loss yang pernah terjadi pada masa pandemi Covid-19 menyebabkan hilangnya literasi dan numerasi dasar. Ini tentu membuat daya saing generasi mendatang bisa lemah. (mim/lyn/oni/jawa pos)
Editor : Pratama Karamoy