JAGOSATU.COM - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa isu pemakzulan yang menimpa Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya menjadi bahan evaluasi diri dalam menjalankan kepemimpinan.
Meski tentu saja, proses pemakzulan suatu pemerintahan tidaklah mudah dilakukan.
"Ketika presiden melanggar konstitusi, maka perbincangan mengenai pemakzulan seharusnya dijadikan sebagai kajian evaluatif, terutama bagi presiden, agar pada akhir masa jabatannya, dia dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
Hal ini bertujuan untuk memastikan pemilu berjalan demokratis, memungkinkan rakyat menyampaikan hak politiknya dengan bebas tanpa adanya intimidasi," ujar Hasto kepada wartawan pada Senin (15/1).
Hasto mengkritik kemajuan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi, yang maju sebagai calon wakil presiden.
Ia menyoroti adanya manipulasi konstitusi yang mempermudah Gibran menjadi cawapres.
"Ini yang kemudian menciptakan gerakan masyarakat sipil karena seringkali kemajuan Mas Gibran dengan melakukan manipulasi konstitusi di tingkat implementasi lapangan sulit dibedakan kapan Pak Jokowi bertindak sebagai presiden dan kapan sebagai ayah dari Mas Gibran.
Ini menciptakan masalah dalam implementasi lapangan," tegas Hasto.
Sebelumnya, sejumlah tokoh yang tergabung dalam Petisi 100 mendatangi Menko Polhukam, Mahfud MD.
Mereka menyampaikan permintaan pemakzulan Jokowi, dengan alasan sang presiden dianggap terlalu ikut campur dalam urusan politik.
Para tokoh tersebut menginginkan agar Pemilu 2024 dilakukan tanpa kehadiran Jokowi.
Mereka berpendapat bahwa kepala negara tersebut dinilai tidak netral setelah mengimbau agar tidak ada serangan personal.
"Para tokoh itu meminta pemakzulan Pak Jokowi, dan menginginkan Pemilu dilakukan tanpa kehadiran beliau.
Mereka merasa bahwa kepala negara tidak netral setelah mengeluarkan imbauan agar tidak ada serangan personal," ungkap Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pada Selasa (9/1). (jpg)
Editor : Tina Mamangkey