KEDIRI – Enam sekolah di Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut diambil buntut insiden keracunan dua hari berturut-turut pada Kamis (23/7) dan Jumat (24/7), yang diduga akibat makanan MBG. Salah satu sekolah yang menyetop penyaluran MBG yakni SMPN 1 Kras. Kepala SMPN 1 Kras Soedjito mengatakan, sejak Selasa (28/7) lalu, sekolahnya tidak lagi menerima MBG.
Salah satu penyebabnya, karena SPPG Purwodadi di-suspend. "Di-suspend sehingga berhenti (operasional), tidak menyalurkan MBG," ucapnya saat ditemui di sekolah kemarin (29/7). Pascainsiden keracunan yang menimpa 117 siswa di SMPN 1 Kras, Soedjito mengaku terus memonitor kondisi siswa. Terutama mereka yang sebelumnya mengeluh mual, pusing, muntah, dan diare. Tidak hanya memantau kondisi fisik, para guru juga memeriksa kondisi psikologis siswa. "Saya juga keliling ke kelas-kelas untuk lihat kondisi anak. Saya tanyai katanya masih trauma. Walaupun belum dipastikan penyebabnya apa, tapi ketika mereka saya tanyai, katanya masih trauma," paparnya.
Sekitar 900 siswa SMPN 1 Kras terakhir menerima paket MBG pada Senin (27/7) lalu. Banyak murid yang tidak mengambil makanan. Sementara, yang terlanjur mengambil, tidak mau menghabiskan makanan. Mereka mengaku takut mengonsumsi makanan dan khawatir akan mengalami keracunan lagi. Soedjito menambahkan, meski pihak sekolah bisa mengajukan untuk pindah SPPG, namun itu baru akan disampaikan ke koordinator wilayah setelah rasa trauma anak-anak mereda. "Masih menunggu koordinasi dengan korcam. Trauma anak-anak biar agak berkurang dulu," jelasnya.
Baca Juga: Lantai 2 Mal Runtuh setelah Gempa Magnitudo 7,1 Guncang Jepang, Kemenlu Sebut Semua WNI Aman
Penataan SPPG
Pada bagian lain, Menko Pangan Zulkifli Hasan bakal mempercepat penataan sekitar 13 ribu unit SPPG. Langkah itu dilakukan agar operasional SPPG yang sudah berjalan dengan baik tidak terganggu. Menurut dia, SPPG yang ditata paling awal berada di kawasan 3T dan di daerah-daerah dengan angka tengkes tinggi. "Wilayah prioritas dengan angka stunting tinggi seperti Papua Pegunungan dan Nusa Tenggara Timur. Target penyelesaian penataan satu bulan," ujar Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan.
Pemerintah juga merancang skenario penataan MBG untuk wilayah padat penduduk. Ketua Umum PAN itu mengatakan, evaluasi terhadap sebagian besar satuan SPPG di Pulau Jawa dan Sumatera diperkirakan membutuhkan waktu hingga dua bulan. Zulhas menambahkan, evaluasi itu dilakukan untuk memastikan seluruh titik layanan siap beroperasi sesuai standar yang ditetapkan. (sad/ut/wan/aph)
