JAKARTA - Kalangan travel atau penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) ikut bersuara terkait hangatnya antrean populer disebut "war tiket" Mereka tidak menolak rencana itu selama tidak mengganggu kuota atau antrean yang sedang berjalan.
Respons tersebut disuarakan oleh Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI). Sekjen AMPHURI Zaky Zakaria Anshary mengatakan, pembenahan skema haji tanpa antre sah-sah saja dilakukan oleh Kemenag. Apalagi ditujukan untuk mencari kebijakan perhajian yang lebih baik.
Dalam konteks pengelolaan haji yang kompleks, ruang inovasi memang diperlukan. "Namun, ijtihad tersebut harus memenuhi tiga prinsip utama," katanya (12/4). Yaitu, keadilan, transparansi, dan kemaslahatan umat secara luas.
Zaky lantas menyampaikan sejumlah saran supaya haji tanpa antre bisa dieksekusi segera. Antara lain, memanfaatkan sisa kuota haji setiap tahun. Menurut dia, setiap tahun terdapat sisa kuota 1.000 sampai 3.000 kursi. Penyebabnya adalah kematian, sakit berat, batal berangkat karena finansial, maupun tidak dapat izin dari tempat kerja. "Kuota sisa ini bisa dijadikan pilot project 'war tiket'," tandasnya.
Baca Juga: Teheran Bantah Klaim Amerika tentang Pembersihan Ranjau Laut
Pemerintah juga diimbau mulai mencoba menjalankan komitmen yang baik. Supaya setiap orang yang memenuhi aspek istito'ah mempunyai kesempatan yang sama untuk mengaksesnya.
Cara berikutnya adalah memanfaatkan kuota tambahan yang diberikan oleh pemerintah Saudi. Dengan demikian, tidak sampai mengganggu antrean haji yang sudah berjalan. "Jadi bisa mengurangi risiko kegaduhan di masyarakat serta menghindari risiko keuangan haji akibat beban subsidi yang tinggi seiring bertambahnya kuota," paparnya.
Dia menjelaskan, mekanisme itu sudah diterapkan di negara lain, misalnya Turki. Di sana, kata Zaky, ada dua program antrean haji. Yaitu, reguler dan antrean alternatif melalui undian.
