Said Didu Bongkar Cara Kerja Mafia Pangan: Bermain dari Data hingga Kuota Impor untuk Kuasai Pasar
JAGOSATU -- Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, mengungkap praktik mafia pangan yang menurutnya selama bertahun-tahun bermain melalui manipulasi data, pengaturan kuota impor, hingga penguasaan rantai distribusi pangan nasional. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Dialog Swasembada Pangan Bersama Menteri Pertanian di Gudang Bulog Romokalisari, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (13/5/2026).
Menurut Said Didu, keberhasilan pemerintah menjaga stabilitas pangan saat ini tidak lepas dari langkah tegas Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam menghentikan praktik mafia pangan yang selama ini mengganggu kedaulatan pangan nasional.
“Diproduksi sudah sangat jelas bahwa itu terjadi. Revolusi juga karena orang kita hampir tiga bulan ini berdebat dengan diksi, bukan substansi,” ujar Said Didu.
Ia menilai perdebatan publik selama ini terlalu fokus pada istilah seperti “swasembada pangan” atau “swasembada beras”, sementara substansi utama yang dirasakan masyarakat justru diabaikan.
“Padahal sebenarnya intinya bahwa sekarang beras tersedia, harga terjangkau, itu sebenarnya yang terjadi. Repotnya ilmuwan kita juga terbawa ke diskusi diksi, bukan substansi,” katanya.
Menurut Said Didu, pendekatan pemerintah saat ini sudah berada di jalur yang tepat, yakni mendorong petani agar berani meningkatkan produksi melalui jaminan pendapatan dan ketersediaan sarana produksi.
“Pendekatannya Pak Menteri (Mentan Amran) sudah benar, yaitu merangsang petani berproduksi. Hanya dua kuncinya, berikan jaminan pendapatan kepada mereka dan siapkan supply untuk sarana produksi mereka,” ujarnya.
Ia menegaskan sektor pertanian sebenarnya merupakan sektor ekonomi dengan nilai tambah yang sangat besar dan sering kali diremehkan akibat cara pandang yang keliru terhadap kontribusi pertanian nasional.
“Satu hektar padi itu hanya butuh 25 kilogram benih yang memberikan nilai tambah terbesar. Dari Rp250 ribu menjadi Rp50 juta, nggak ada yang ngalahin,” katanya.
Namun menurutnya, selama ini kontribusi pertanian sering diperkecil karena definisi statistik yang tidak sepenuhnya memasukkan hasil hilirisasi pertanian sebagai bagian dari sektor pertanian.
