Jagosatu.com - Hari ini, Rabu 3 September 2025, terjadi demo besar di Kota Bitung yang menggemparkan warga setempat dan sekitarnya dengan massa bergerak menuju kantor DPRD dan Kejari Bitung.
Selebaran ajakan aksi dari Aliansi Bitung Bergerak telah beredar luas di media sosial dan grup pesan instan untuk menggotong massa turun ke jalan hari ini.
Massa dijadwalkan berkumpul pagi sekitar pukul 09.00 WITA di Tugu Jam pusat kota sebagai titik awal aksi.
Dari sana, demonstran bergerak menuju Kejaksaan Negeri (Kejari) Bitung sebagai salah satu lokasi orasi untuk menuntut percepatan penanganan kasus hukum.
Setelah singgah ke Kejari, massa dilaporkan melanjutkan aksinya ke Kantor DPRD Kota Bitung untuk menyampaikan tuntutan lebih lanjut.
Aksi ini berkaitan dengan tuntutan agar penyelenggara negara yang terlibat kasus hukum ditindak tegas dan proses hukum dijalankan secara transparan tanpa kompromi.
Sebagai respons antisipatif, pihak DPRD Bitung menutup akses keluar-masuk gedung menggunakan pintu tunggal dan menyiagakan aparat keamanan untuk menjaga kondusivitas.
Kapolres Bitung menyatakan penjagaan itu merupakan bagian dari patroli cipta kondisi untuk memastikan situasi tetap aman terkendali.
Dijelaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum adalah hak warga negara, namun harus sesuai aturan dan tidak boleh anarkis serta tidak boleh dilakukan di objek vital.
Baca Juga: Heboh! Gelombang Demo Bikin Wisman Waspada, Kemenpar Rilis Nomor Darurat 24 Jam!
Sementara itu, Kejari Bitung sedang mengusut kasus dugaan korupsi perjalanan dinas DPRD Bitung tahun anggaran 2022–2023 yang melibatkan beberapa tersangka.
Kejaksaan telah menetapkan tujuh tersangka, terdiri dari lima mantan anggota DPRD dan dua ASN di sekretariat DPRD, atas kasus perjalanan dinas fiktif dengan kerugian negara mencapai lebih dari Rp3,3 miliar.
Proses hukum juga berpotensi melibatkan lima anggota DPRD aktif periode 2024–2029, yang akan diusut sesuai prosedur melalui ekspose berjenjang ke Kejaksaan Agung.
Aliansi Bitung Bergerak dalam orasinya meminta agar kasus ini diproses tanpa kendala politik atau intervensi hukum, dan penegakan hukum dilakukan adil.
Suasana di lokasi aksi tetap terpantau tenang dan damai, tanpa insiden kekerasan, dan aparat keamanan terlihat menjaga agar tidak terjadi benturan antara massa dan pihak lain.
Demo ini menjadi salah satu bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap dugaan impunitas pejabat publik dan lambannya penanganan hukum terhadap kasus korupsi di pemerintahan daerah.
Keberanian masyarakat turun ke jalan menunjukkan bahwa warga merasa perlu mengawal penegakan hukum secara langsung demi keadilan dan akuntabilitas.
Aksi semacam ini diharapkan bisa mendorong institusi hukum seperti Kejari dan DPRD untuk lebih serius dan terbuka dalam menangani kasus-kasus yang menyentuh publik.
Tanpa konflik berarti, suasana di Bitung hari ini menunjukkan bahwa unjuk rasa damai masih efektif sebagai sarana kontrol sosial dalam demokrasi.
Tuntutan yang disampaikan secara langsung di depan lembaga negara ini menunjukkan ketegasan masyarakat Bitung dalam mengawal integritas pemerintahan.
Semoga tuntutan masyarakat didengar oleh pihak berwenang dan mampu menginspirasi pemerintah kota untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.
(KT)
Editor : ALengkong