Arkeologi Daerah Ekonomi Ekonomi & Bisnis Esport Gaya Hidup Global Headline Hiburan Hukum & Kriminal Kesehatan Lifestyle & Hiburan Nasional Olahraga Pemerintahan Pertanian Politik Sains & Teknologi Teknologi Wisata Wisata & Kuliner

Besok, AS-Iran Berunding di Pakistan

Pratama Karamoy • Kamis, 9 April 2026 - 21:40 WIB
REAKSI WARGA: Penduduk Iran berkumpul di Alun-Alun Enghelab, Teheran, setelah pengumuman gencatan senjata kemarin (8/4).
REAKSI WARGA: Penduduk Iran berkumpul di Alun-Alun Enghelab, Teheran, setelah pengumuman gencatan senjata kemarin (8/4).

 TEHERAN – Perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel mencapai babak baru. Kedua pihak dijadwalkan menggelar perundingan di Islamabad, Pakistan, besok (10/4). Agenda utamanya membahas gencatan senjata selama dua pekan. Selain itu, Selat Hormuz —jalur vital distribusi minyak dunia— direncanakan kembali dibuka.

Dilansir AFP, Iran mengajukan 10 poin proposal perdamaian pada Selasa (8/4) waktu setempat. Presiden AS Donald Trump disebut telah menyetujui poin-poin tersebut dan mendukung gencatan senjata sementara selama dua minggu. Kedua negara kini sama-sama mengklaim kemenangan. "Kesepakatan ini adalah kemenangan total bagi Amerika," ujar Trump.

Pernyataan itu kontras dengan sikapnya beberapa jam sebelumnya. Lewat Truth Social, Trump sempat mengancam akan mengebom infrastruktur vital Iran, termasuk pembangkit listrik dan jembatan.

 

Mengutip The Guardian, pesawat pembom B-52 Stratofortress bahkan dilaporkan sempat menuju kawasan sebelum pengumuman gencatan senjata.

Dari Teheran, Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran juga mengklaim kemenangan. Mereka menyebut pihak lawan mengalami "kekalahan yang tidak terbantahkan."

 

Baca Juga: AS Hendak Curi Uranium Iran Berkedok Selamatkan Pilot

 

Meski demikian, Iran belum sepenuhnya percaya pada komitmen Washington. Karena itu, gencatan senjata dibatasi dua minggu dan masih terbuka untuk dinegosiasikan.

Dalam proposalnya, Iran menuntut pencabutan seluruh sanksi —baik primer maupun sekunder— serta kontrol berkelanjutan atas Selat Hormuz. Teheran juga meminta penarikan pasukan AS dari Timur Tengah, penghentian serangan terhadap Iran dan sekutunya, serta pembebasan aset yang dibekukan.

Iran turut mendorong kesepakatan disahkan melalui resolusi Dewan Keamanan PBB agar bersifat mengikat. Dalam versi berbahasa Persia, terdapat tambahan poin mengenai "penerimaan pengayaan uranium," meski tidak muncul dalam versi bahasa Inggris.

Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif yang memediasi perundingan menyatakan optimistis. "Pembicaraan ini ditujukan untuk mencapai kesepakatan yang konklusif," ujarnya.

Selat Hormuz Jadi Kunci

Trump menegaskan, keberhasilan gencatan senjata juga bergantung pada kesediaan Iran membuka Selat Hormuz. Jalur tersebut merupakan pintu keluar sekitar 20 persen pasokan minyak global.

Araghchi menyatakan, jalur aman di selat itu akan dikoordinasikan dengan militer Iran. "Pelayanan aman dimungkinkan dengan koordinasi dan mempertimbangkan keterbatasan teknis," ujarnya, seperti dikutip Tasnim News Agency.

Pembukaan Selat Hormuz menjadi kabar positif bagi banyak negara. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut, sekitar 15 negara telah dimobilisasi untuk mengamankan jalur tersebut. "Misi ini bersifat defensif, untuk memastikan lalu lintas dapat kembali berjalan," katanya.

Kapal Pertamina Masih Tertahan

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI menyambut positif kesepakatan gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat-Israel. Kesepakatan tersebut dinilai membuka peluang pemulihan akses pelayaran di Selat Hormuz.

Juru Bicara Kemenlu RI Vahd Nabyl Achmad Mucfachela berharap gencatan senjata itu dapat berlangsung permanen. "Dan tentunya kita harapkan bisa berkembang lebih permanen serta berdampak pada kepentingan kita, khususnya kebebasan navigasi," ujarnya dalam press briefing di Jakarta, Rabu (8/4).

Menurut dia, terbukanya kembali Selat Hormuz akan berdampak positif bagi perekonomian Indonesia, kawasan, maupun global.

Terkait dua kapal tanker Pertamina yang masih tertahan di kawasan tersebut, Kemenlu terus melakukan upaya agar keduanya segera dapat melintas. Koordinasi dilakukan melalui berbagai jalur, baik antara Kemenlu dan KBRI di Teheran dengan pemerintah Iran maupun melalui Kedutaan Besar Iran di Jakarta.

Nabyl menjelaskan, masih ada sejumlah aspek teknis yang dibahas untuk memastikan keselamatan kru. Di antaranya terkait asuransi serta kesiapan personel di lapangan.

Mengenai isu adanya permintaan upeti untuk melintasi Selat Hormuz, dia menegaskan hal tersebut tidak muncul dalam perundingan. "Ini murni persoalan teknis yang harus dibahas dengan melibatkan Pertamina dan pihak terkait di lapangan," katanya.

Dia menambahkan, setiap negara juga melakukan langkah-langkah untuk menjamin keselamatan kapal nasionalnya. Karena itu, menurut dia, tidak perlu membandingkan Indonesia dengan negara lain di Asia yang kapalnya telah diizinkan melintas oleh Iran. (lyn/mia/oni)

Editor : Pratama Karamoy
#global