JAKARTA – Pemerintah terus berupaya membebaskan tujuh warga negara Indonesia (WNI) yang diculik Israel. Namun, pakar hubungan internasional mengingatkan pemerintah agar tidak melakukan pendekatan bilateral dengan negeri Yahudi itu karena berisiko menjadi bumerang. Kabar semula menyebut ada sembilan WNI di dalam Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) yang tergabung dalam rombongan Misi Kemanusiaan International Global Sumud Flotilla atau GSF 2.0 yang diculik militer Israel di perairan Siprus Senin (18/5) lalu. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Vahd Nabyl Mulachela mengungkapkan, dari informasi terbaru yang diperoleh, tujuh WNI yang dipastikan ditahan militer Israel setelah kapal mereka termasuk yang disergap.
Lima di antara ketujuh WNI itu adalah Rahendro Herubowo, Andre Prasetyo Nugroho, Thoudy Badai, Bambang Noroyono, dan Andi Angga Prasetya. Mereka tersebar di sejumlah kapal yang telah dicegat militer Israel. Kecuali Andi yang merupakan perwakilan Rumah Zakat, keempat WNI lainnya adalah jurnalis. Rahendro merupakan jurnalis iNews TV, Andre dari Tempo, serta Bambang dan Thoudy dari Republika. Rahendro, Thoudy, dan Andre menumpangi Kapal Ozgurluk. Bambang berada di Kapal Bora Lize, sedangkan Andi Angga di Kapal Josef. Ketiga kapal itu dicegat IDF atau Pasukan Pertahanan Israel.
Empat WNI lainnya adalah Herman Budianto Sudarsono (Dompet Dhuafa), Ronggo Wirasanu (Dompet Dhuafa), Hendro Prasetyo (Smart 171), dan Asad Aras Muhammad (Spirit of Aqsa). Herman serta Ronggo menaiki Kapal Zepiro, sedangkan Hendro dan Asad berada di Kapal Kasr-1. "WNI lainnya diketahui masih berlayar di sekitar perairan Siprus," ujar Juru Bicara Kemenlu Yvonne Mewengkang dalam keterangannya, kemarin (19/5). Mereka sempat diduga ikut diculik lantaran tak bisa dihubungi. Hingga akhirnya mereka menyampaikan kabar bahwa masih berlayar di sekitar Siprus. Menurut Yvonne, situasi di lapangan saat ini masih sangat dinamis. Kedua WNI yang masih berlayar tersebut pun tetap berada dalam kondisi rawan. "Mereka sewaktu-waktu juga dapat mengalami intersepsi atau penangkapan oleh militer Israel," ungkapnya.
Koordinasi dengan KBRI
Kemenlu telah melakukan koordinasi awal bersama sejumlah perwakilan Indonesia di beberapa negara. Mulai dari KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Amman, hingga KJRI Istanbul. Dalam koordinasi tersebut, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah antisipatif. Di antaranya penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) apabila paspor WNI disita hingga dukungan medis apabila diperlukan. "Perwakilan RI juga melakukan pendekatan kepada otoritas setempat guna memastikan akses transit dan proses kepulangan WNI dapat berjalan tanpa hambatan keimigrasian setelah dilepas oleh Israel," paparnya. Indonesia juga telah bergabung dengan sembilan negara lainnya dalam menyampaikan pernyataan bersama untuk memprotes keras tindakan militer Israel. Delapan negara lainnya adalah Turki, Bangladesh, Brasil, Kolombia, Yordania, Libya, Maladewa, Pakistan, dan Spanyol.
Tak Punya Hubungan Diplomatik
Terpisah, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mengungkapkan, penahanan WNI bukan isu bilateral Indonesia dengan Israel. Sebab, kedua negara tidak memiliki hubungan diplomatik."Oleh karenanya, Indonesia dalam melindungi warganya harus bertindak secara koordinatif dengan negara-negara yang warganya ditahan oleh Israel," ujarnya.Dia pun mengingatkan pemerintah agar tidak melakukan negosiasi langsung dengan pemerintah Israel. Sebab, hal itu justru akan dimanfaatkan Israel, misalnya dengan tuntutan membuka hubungan diplomatik.
"Pendekatan bilateral akan merugikan Indonesia. Bahkan publik Indonesia akan mengkritik pemerintah jika mau berhubungan dengan pemerintah Israel," katanya. Sementara itu, pengamat Timur Tengah Faizal Assegaf menduga para WNI yang diculik tentara Israel tersebut akan dibawa ke Ashdod, wilayah pesisir di Israel selatan. Mereka bakal diinterogasi seputar tujuan kedatangan dan aktivitas yang tengah mereka lakukan. "Tidak menutup kemungkinan adanya intimidasi dalam proses interogasi tersebut. Intimidasi ini macam-macam, bisa ditanya berulang kali, tidak diberi kesempatan ke toilet, hingga diberi makan seadanya," ujarnya. Disinggung soal kemungkinan lamanya masa interogasi, Faizal tak bisa memastikan. Bisa seminggu bahkan sebulan. "Bisa lama kalau dia koordinator, misalnya. Belum lagi jika dia pernah ke Gaza dan kontak dengan Hamas," katanya.
Dia menilai, untuk para WNI yang ditahan, khususnya para wartawan, prosesnya bisa lebih cepat. "Sebab, mereka belum pernah ke Gaza," katanya. Faizal pernah ditangkap pasukan Hizbullah saat berada di Lebanon pada 2024 silam. Dia mengaku saat ditangkap langsung diborgol dan ditutup matanya. Kemudian, dia mendapat intimidasi saat proses interogasi.
Baca Juga: Kementerian Sosial Investigasi Pengadaan Bingkai Foto Rp 4,14 Miliar di Sekolah Rakyat
Dewan Pers Ikut Pantau
Di bagian lain, Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat terus memantau perkembangan penangkapan empat jurnalis Indonesia yang ikut dalam pelayaran Armada Global Sumud. Komaruddin mengecek langsung kondisi terkini mereka melalui pemimpin redaksi media masing-masing. "Inti informasi yang diterima adalah penangkapan oleh militer Israel terjadi pada Senin (18/5) malam waktu Jakarta. Dewan Pers mengecam tindakan militer Israel yang melakukan pencegatan dan penangkapan terhadap jurnalis Indonesia bersama awak sipil lainnya," katanya.
Apalagi penangkapan dilakukan saat armada kapal sedang berada di perairan internasional dalam perjalanan menuju Gaza, Palestina. Sama sekali tidak ada catatan armada kapal tersebut melewati wilayah teritorial Israel. (mia/wan/ttg)
Editor : Pratama Karamoy