JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) mulai menata ulang Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain menghentikan distribusi makanan selama masa libur sekolah, lembaga yang baru berganti pemimpin tersebut juga memangkas insentif Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mengevaluasi ribuan dapur MBG, serta menyusun kembali sasaran penerima manfaat dan kebutuhan anggaran tahun depan.
Agustina Arumsari, wakil kepala BGN sekaligus juru bicara BGN, menjelaskan, kebijakan tersebut diambil untuk memperbaiki tata kelola program. "Sekaligus meningkatkan efisiensi anggaran," kata Agustina dalam taklimat media kemarin (18/6). Libur sekolah tahun ini berlangsung pada 22 Juni hingga 13 Juli. Berbeda dengan periode Ramadan lalu yang masih menggunakan sistem bundling, kali ini distribusi MBG dihentikan sepenuhnya sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026. Agustina menjelaskan, selama ini setiap SPPG memperoleh insentif Rp 6 juta per hari meski jumlah penerima manfaatnya belum tentu mencapai target 3.000 orang. Karena itu, selama masa penghentian operasional, insentif juga tidak akan diberikan. "Kalau kita melihat angka jumlah SPPG yang telah beroperasi 27.820 dikalikan dengan insentif per hari selama 18 hari, kita sudah bisa melakukan efisiensi insentif SPPG sebesar Rp 3,4 triliun," kata Agustina.
Penghentian distribusi tidak hanya berlaku selama libur semester. Tapi juga mencakup hari libur nasional, libur keagamaan, hari libur khusus yang ditetapkan pemerintah daerah, serta hari Sabtu dan Minggu. Selain efisiensi operasional, BGN melakukan refocusing penerima manfaat. Hingga kemarin, lembaga tersebut telah mengidentifikasi 76 sekolah di Jawa dengan total 39.352 siswa yang dinilai tidak lagi memerlukan intervensi program. Tapi, Agustina tak merinci di provinsi mana saja dan di level apa.
Anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk sekolah-sekolah tersebut akan dialihkan ke kelompok yang dianggap lebih membutuhkan. "Pemerintah mengalihkan ke sekolah lain, ke tempat lain, ke daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), ke ibu hamil, ibu menyusui, dan balita," katanya.
Di saat bersamaan, BGN juga tengah menyiapkan skema klasterisasi dapur berdasarkan jumlah penerima manfaat dan karakteristik wilayah. Skema itu dinilai lebih adil dibanding pemberian insentif Rp 6 juta per hari kepada seluruh SPPG tanpa memperhatikan jumlah penerima manfaat yang dilayani.
Penolakan Berlanjut
Derita rakyat benar-benar sudah naik ke leher dan tak bisa tertahan lagi. Hal ini yang kemudian mendorong gelombang demonstrasi terus bergulir. Di Jakarta, giliran puluhan aktivis yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Indonesia (API) yang turun ke jalan dengan mengenakan daster atau baju berwarna merah muda. Massa aksi juga membawa peralatan dapur.
Bahkan ada pula aksi membanting ompreng MBG sebagai bentuk protes atas program yang disebut telah merugikan ribuan anak tersebut dan diminta untuk dihentikan serta dievaluasi total. "Segera turunkan harga bahan pokok, tepati janji menciptakan lapangan kerja, dan hentikan program bermasalah seperti MBG yang tidak transparan dan rawan korupsi," kata aktivis Mahardika Perempuan, Mutiara Ika Pratiwi.
Sayangnya, dalam perjalanannya, kepolisian kembali menghadang para demonstran untuk berunjuk rasa di Bundaran HI di sekitar Grand Indonesia. Penghadangan itu memicu ketegangan dan aksi dorong antara polisi dan demonstran, hingga menyebabkan beberapa massa aksi terjatuh. Sementara itu, Muhammadiyah melalui Badan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi Muhammadiyah (BPPGM) menegaskan komitmennya untuk mendukung dan menjadi mitra strategis pelaksanaan MBG secara amanah, profesional, transparan, dan akuntabel. Direktur BPPGM M. Nurul Yamin menjelaskan bahwa Muhammadiyah tidak melihat MBG semata sebagai program penyediaan makanan. "Tetapi juga investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia," katanya. (lyn/mia/idr/ttg)
Editor : Pratama Karamoy