Jagosatu.com - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mendadak menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial setelah memperkenalkan seorang karakter Virtual YouTuber atau disingkat VTuber bernama Sena.
VTuber adalah sebutan untuk seorang kreator konten di internet yang menggunakan avatar digital, biasanya bergaya animasi Jepang atau anime, alih-alih menampilkan wajah aslinya.
Karakter digital ini, Sena, diperkenalkan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Digital pertama di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPD RI.
Video perkenalan Sena yang diunggah di akun YouTube dan Instagram resmi DPD RI dengan cepat menarik perhatian netizen, baik berupa dukungan maupun kritik pedas.
Sena digambarkan sebagai seorang wanita dengan visual yang menarik, berambut panjang, dan mengenakan kemeja putih khas seragam ASN.
Dalam perkenalannya, Sena menyebutkan tugas utamanya adalah memberikan fasilitas keahlian untuk para dewan atau senator yang bertugas, serta membawakan berita dan informasi dari Senayan.
Bahkan, Sena juga menegaskan secara eksplisit bahwa dirinya bukan kecerdasan buatan (AI), melainkan sosok yang digerakkan oleh tim kreatif.
Namun, penampilan Sena yang dinilai terlalu 'anime' dan visual yang dianggap oleh beberapa pihak terlalu berlebihan untuk lembaga negara langsung menuai kontroversi.
Kontroversi tersebut memicu perdebatan sengit di media sosial, terutama di platform X (sebelumnya Twitter), yang mempertanyakan etika penggunaan karakter seperti itu di institusi pemerintahan.
Tidak berselang lama setelah viral, video perkenalan VTuber Sena ini tiba-tiba menghilang dan tidak lagi dapat diakses di kanal media sosial resmi DPD RI.
Menanggapi kegaduhan yang terjadi, pihak DPD RI akhirnya buka suara untuk memberikan klarifikasi resmi kepada publik.
Kepala Biro Protokol, Humas, dan Media (PHM) Setjen DPD RI, Mahyu Darma, menjelaskan bahwa proyek Sena bukan merupakan produk resmi lembaga DPD RI.
Menurut Mahyu Darma, karakter VTuber Sena ini adalah murni hasil kreasi pribadi seorang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang tengah menjalani Latihan Dasar (Latsar).
Baca Juga: Indonesia Ajak Negara Indo-Pasifik Gotong Royong Dorong Pertumbuhan Ekonomi Global
Latsar adalah tahapan wajib bagi CPNS untuk membentuk pribadi ASN yang profesional dan berkarakter, dan salah satu syarat kelulusannya adalah membuat proyek atau karya nyata.
Proyek Sena adalah upaya kreatif dari CPNS tersebut untuk menjembatani komunikasi antara DPD RI dengan generasi muda atau Gen Z yang lebih akrab dengan dunia digital.
Pihak Setjen DPD RI juga memastikan bahwa tidak ada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk membiayai pembuatan VTuber Sena.
Seluruh proses pembuatan animasi, rigging (proses menggerakkan model 3D atau 2D), hingga pengisian suara dilakukan secara mandiri oleh CPNS yang bersangkutan.
Meski demikian, DPD RI mengakui adanya kelalaian dalam proses approval atau persetujuan sebelum konten tersebut diunggah ke akun resmi institusi.
Mahyu Darma menyampaikan bahwa pihaknya tidak akan memarahi atau memberikan sanksi kepada CPNS yang berinisiatif membuat Sena karena itu adalah bentuk kreativitas.
Sebaliknya, DPD RI akan melakukan pembinaan kepada CPNS tersebut dan mengevaluasi tampilan visual Sena agar ke depannya bisa lebih harmonis dan diterima oleh masyarakat Indonesia.
Langkah ini diambil sebagai bentuk koreksi dan komitmen DPD RI terhadap nilai-nilai keindonesiaan, di mana tampilan yang diadaptasi dari nuansa Jepang dinilai perlu disesuaikan.
DPD RI membuka peluang untuk menggunakan konten digital serupa di masa depan sebagai sarana edukasi politik, tetapi dengan karakter visual yang sudah disempurnakan.
Kasus VTuber Sena ini mengingatkan bahwa inovasi digital di lembaga pemerintahan harus selalu memperhatikan norma dan etika publik yang berlaku di Indonesia.
Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh lembaga negara tentang pentingnya pengawasan ketat terhadap konten yang diunggah di media sosial resmi, bahkan untuk konten yang bertujuan kreatif.
(DB)
Editor : Toar Rotulung