INDONESIA dinilai mulai memasuki fase krisis energi seiring menipisnya cadangan dan melonjaknya harga minyak dunia. Karena itu, pemerintah pun didesak segera menyiapkan langkah mitigasi serius agar tidak terlambat menghadapi dampak yang lebih besar.
Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebut, kondisi energi nasional saat ini sudah mendekati tahap darurat energi. Hal itu tercermin dari ketahanan stok bahan bakar minyak (BBM) yang jauh lebih rendah dibanding negara lain.
"Kalau dibandingkan dengan negara lain, misalkan Jepang, Jepang punya cadangan hingga 254 hari dan sudah deklarasi. Sudah punya mitigasi kontingensi rencana di Jepang. Indonesia cuma 25 hari BBM ya stoknya. Jadi, kok belum ada persiapan apapun yang serius," ujar Bhima kepada Jawa Pos kemarin (30/3).
Terkait stok BBM, dua kapal milik Pertamina, Pertamina Pride dan Gamisunoro, juga masih belum bisa melintasi Selat Hormuz. Padahal, tanker-tanker Malaysia, Thailand, dan sejumlah negara lain telah bisa lewat.
Pakar Hubungan Internasional (HI) Universitas Airlangga (Unair) Vinsensio Marselino Arifin Dugis menduga, bergabungnya Indonesia ke dalam Board of Peace (BoP) yang dipandegani Amerika Serikat dan ada Israel juga di dalamnya menjadi alasan mengapa kedua tanker Pertamina belum mendapatkan izin Iran untuk melintas.
Kondisi itu diperparah dengan keterlambatan Indonesia dalam menyampaikan duka cita atas wafatnya Ayatollah Khamenei akibat serangan AS-Israel. "Saya kira tidak ada penjelasan lain terkait dengan tertahannya dua kapal itu, membuktikan bahwa memang hubungan kita lagi tidak baik-baik saja dengan Iran," papar Dugis ketika dihubungi Jawa Pos kemarin.
Dihubungi secara terpisah, pandangan berbeda disampaikan pakar HI Unair lainnya Mohammad Ayub Mirdad. Ayub menguraikan, pengelolaan narasi dalam situasi konflik untuk membentuk persepsi seringkali dinilai lebih kuat dibandingkan dengan posisi formal. Sehingga keikutsertaan Indonesia dalam BoP dan kesepakatan dagang dengan AS tidak serta-merta menjadi faktor yang menentukan keberlangsungan kapal tanker Indonesia di Selat Hormuz.
"Jika Indonesia tidak secara aktif mengartikulasikan bahwa posisinya murni untuk kepentingan nasional, terutama keamanan pelayaran dan perlindungan warga negara, maka ruang interpretasi akan diisi oleh pihak lain," imbuhnya.
Potensi kekeliruan interpretasi itulah, lanjut Ayub, yang dikhawatirkan dapat memicu konsekuensi berbeda di lapangan, termasuk terhadap perbedaan perlakuan kapal tanker Indonesia di Selat Hormuz dengan kapal tanker milik Malaysia dan Thailand.
Baca Juga: Israel Serang Lebanon, Satu Prajurit TNI Gugur
Lonjakan Harga
Menurut Bhima, potensi krisis tidak hanya terjadi pada BBM, tetapi juga merembet ke LPG dan pupuk. Ketiganya sangat bergantung pada pasokan gas, sehingga rentan terhadap gejolak global.
Situasi kian tertekan akibat lonjakan harga minyak mentah dunia yang kini telah menembus USD 115 per barel, jauh di atas asumsi APBN. Risiko semakin besar jika jalur distribusi energi global terganggu, terutama di kawasan strategis Timur Tengah.
"Kalau Selat Bab al Mandab sampai ditutup, harga minyak bisa tembus USD 120 per barel. Kalaupun ada pasokannya, harganya mahal. Jadi, situasi ini makin membuat kita sebenarnya terjepit nih karena net importir minyak," terang Bhima.
Bab al Mandab menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden dan dilitasi sekitar 12 persen distribusi minyak dunia. Sedangkan Selat Hormuz merupakan jalur 20 persen lalu lintas minyak. Seiring mulai ikut menyerangnya Houthi, kelompok pro-Iran di Yaman, Bab al Mandab pun diperkirakan akan mereka blokade.
Dalam kondisi tersebut, kebutuhan subsidi energi diperkirakan membengkak hingga Rp 126 triliun sampai Rp 130 triliun. Padahal, ruang fiskal pemerintah dinilai terbatas untuk menutup tambahan beban tersebut.
Bhima menyebut, pemerintah perlu berani mengalihkan anggaran dari program-program yang belum mendesak. "Kalau efisiensi anggaran pemda kan kelihatannya susah karena sudah mepet dan kalau dari kementerian/lembaga nantinya harus geser dari alokasi anggaran gede kaya MBG, Kopdes Merah Putih, pembangunan IKN," ujarnya.
Di sisi lain, rencana kebijakan work from home (WFH) untuk menghemat BBM dinilainya tidak efektif. Kontribusinya terhadap pengurangan konsumsi energi sangat kecil, bahkan di bawah 1 persen.
Tak hanya itu, kebijakan WFH juga berpotensi menekan pelaku usaha informal, ritel, hingga pusat perbelanjaan karena penurunan aktivitas masyarakat yang berujung pada turunnya omzet. Karena itu, lanjut Bhima, jika ingin lebih efektif, pemerintah seharusnya mendorong kebijakan yang lebih berdampak, seperti pemberian tarif Rp 0 untuk transportasi publik, khususnya di kawasan Jabodetabek. (mim/leh/lyn/ttg)
Editor : Pratama Karamoy