JAGOSATU.COM - Partai Demokrat dengan tegas menolak usulan hak angket yang diajukan oleh Capres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo.
Meski demikian, partai tersebut tetap menghargai jalur politik yang diambil oleh masing-masing pihak.
"Tentu namanya pertempuran politik menyisakan orang yang kecewa, orang yang marah, belum bisa mencapai targetnya, saat yang baik untuk kita mulai merajut kembali rekonsiliasi bangsa dan itu harus kita tunjukkan secara genuine," ujar Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), kepada wartawan pada Senin (26/2).
Menurut AHY, 8 bulan terakhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan periode yang krusial.
Masa transisi ini perlu dijaga dengan baik agar elit politik tidak terjebak dalam urusan yang tidak produktif.
"Demokrat bersyukur bisa terlibat secara langsung di masa transisi. Karena ini masa yang penting, pasti pak Jokowi mempersiapkan langkah-langkah untuk nanti menyerahkan tongkat estafet itu kepada pak Prabowo.
Dan pak Prabowo punya niat baik untuk menyiapkan dari sekarang apa yang akan dilakukan," tambahnya.
Sebelumnya, Ganjar Pranowo telah mendorong partai pengusungnya untuk menggulirkan hak angket terkait dugaan kecurangan pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di DPR.
Partai pengusung pasangan Ganjar-Mahfud, yakni PDI Perjuangan dan PPP, diharapkan untuk memperjuangkan hak angket tersebut.
Ganjar menegaskan pentingnya menindaklanjuti dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024.
Jika DPR tidak siap dengan hak angket, dia mendukung penggunaan hak interpelasi untuk mengkritisi kecurangan tersebut.
Usulan untuk menggulirkan hak angket di DPR telah disampaikan oleh partai pengusung Ganjar-Mahfud, yaitu PDI Perjuangan dan PPP, dalam rapat kordinasi Tim Pemenangan Nasional (TPN) pada 15 Februari 2024. (jpg)