BAKAL HEBOH! LAKRI Minta Polda Sulut Usut Kembali Dugaan Korupsi Covid-19 di Boltim
JAGOSATU.COM - Berhasilnya Polda Sulawesi Utara (Sulut) mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi dana penanganan dampak ekonomi COVID-19 pada Dinas Pangan dan Setda Kabupaten Minahasa Utara (Minut) tahun anggaran (TA) 2020, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp 61 miliar berdampak pada kasus yang serupa di Bolaang Mongondow Timur (Boltim).
Diketahui, dugaan kasus penyimpangan dana penanggulangan COVID-19, Dinas Ketahanan Pangan (DKP) di Boltim, dimasa Kepala DKP, KM alias Kis, pernah menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Boltim.
Dimana Ketua DPRD Boltim Fuad S Landjar, pada February 2021 silam, kepada sejumlah media mengatakan dugaan penyimpangan dana COVID-19 ini, berdasarkan hasil audit Inspektorat Daerah. Dana penanggulangan COVID-19 di Dinas Ketahanan Pangan (DKP), telah menjadi temuan dalam pemeriksaan.
“Dari informasi yang ada, Dinas terkait sudah dipanggil pihak Kepolisian Polda Sulawesi Utara (Sulut) atas dugaan penyimpangan dana penanggulangan COVID-19,” kata Fuad S Landjar (6/2/2021).
Kepada manadopost.id, Sabtu (9/2/2022), Andy Riyadi, Direktur Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI) Boltim, meminta pihak Polda Sulut memeriksa kembali dugaan kasus korupsi COVID-19 di Boltim, yang pernah mencuat dan viral di media sosial.
"Saya memberi apresiasi kepada Polda Sulut yang berhasil mengungkap kasus korupsi dana penanggulangan COVID-19 di Minut, yang merugikan negara hingga Rp 61 miliar. Ini kinerja yang luar biasa. Untuk itu saya meminta pihak Polda Sulut juga kembali membuka kasus yang sama, yakni dugaan penyelewengan dana COVID di DKP Boltim, semasa jabatan Kadis di emban oleh KM. Setahu saya dulu kasus ini sudah pernah ditangani Polda Sulut," kata Andy. (Buyung Potabuga/can)
