JAGOSATU.COM - Insiden kekerasan yang melibatkan tindakan premanisme di Kantor LABHI-Bali, yang terletak di Jalan Badak Agung Utara Blok C Renon, Denpasar, Bali, telah menarik perhatian serius Kapolresta Denpasar, Kombes Pol. Yugo Pamungkas.
Sejumlah saksi yang berada di lokasi kejadian di Kantor LABHI-Bali telah dimintai keterangan oleh penyidik.
Menurut Kombes Pol Yugo Pamungkas, meskipun saat ini belum ada tersangka yang ditetapkan, penyelidikan masih terus dilakukan.
Namun, ia menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk segera menyelesaikan kasus yang telah menarik perhatian publik.
Dalam kasus peristiwa di Kantor LABHI-Bali, kami masih sedang memeriksa saksi dan kami akan mengikuti prosedur hukum dengan ketat.
Baca Juga: Taman Mini Indonesia Melangkah ke Polandia, Dimulai dengan Pembangunan Candi Bentar.
Kami juga sedang mengambil keterangan dari saksi ahli dan kami akan memberikan perkembangan informasi seiring waktu, tegas Kombes Pol Yugo Pamungkas kepada wartawan di Denpasar, Bali, pada hari Selasa (8/8).
Sebelumnya, desakan untuk mengusut kasus penyegelan Kantor LABHI-Bali telah datang dari berbagai pihak, terutama dari kalangan aktivis.
Namun, kasus ini, yang telah dilaporkan sejak bulan Mei lalu, tampaknya masih terhambat menurut pandangan beberapa pengamat hukum.
Dua kepala kepolisian sebelumnya telah berhasil meredam tindakan premanisme di Bali. Segala bentuk pelanggaran hukum dan ancaman terhadap keselamatan orang harus menjadi perhatian utama Kapolda.
Terlebih lagi, hal ini telah melibatkan nyawa dan keselamatan individu," ungkap Sekjen DPC Peradi Denpasar, Bali, Nengah Jimat.
Ini dapat membuka pintu bagi ketidakpastian penegakan hukum di Bali. Bahkan, dalam kasus yang melibatkan pelaku yang memahami hukum, penyelesaiannya memakan waktu lama, apalagi untuk masyarakat awam," lanjutnya.
Baca Juga: Menggali Lebih Dalam, Alasan Ilmiah Mengapa Kita Sering Merasa Ngantuk Setelah Makan.
Nyoman Mardika, seorang aktivis Anti Korupsi Bali, juga memberikan pandangannya. Dia menyerukan agar Bali, sebagai tujuan wisata internasional, harus bersih dari tindakan kekerasan, premanisme, atau tindakan hukum sendiri.
Kami berharap Kapolda Bali Irjen Pol Ida Bagus Kd Putra Narendra, dapat dengan tegas menangani kasus ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, harap Mardika.(jpg)